Mataram (Global FM Lombok)- Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi meminta agar calon petahana tidak memanfaatkan birokrasi untuk kemenangan dalam pilkada. Birokrasi merupakan satu perangkat yang diciptakan oleh Negara untuk mempermudah tugas pelayanan public oleh aparatur sipil Negara. Karena itu semua pemimpin berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat birokrasi yang ada, bukan justru merusaknya.
Hal itu disampaikan Gubernur TGH M Zainul Majdi saat melantik penjabat bupati KLU, Ashari di kantor gubernur Senin (3/8). Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap indikasi beberapa calon petahana yang memanfaatkan birokrasi jelang pilkada. Jika calon kepala daerah mengancam PNS untuk mendukungnya dalam pilkada, hal itu merupakan pola-pola yang tidak bermartabat.
“Saya prihatin melihat ada indikasi dibeberapa tempat bahwa seakan-akan seorang kepala daerah itu mengidentikkan dirinya dengan birokrasi. Jadi kalau tak bantu saya, awas besok. Kalau saya jadi lagi, saya pecat kamu. Itu menurut saya cara yang sangat tidak bermartabat. Saya pernah dalam posisi mencalonkan diri kembali dan saya pikir teman-teman SKPD mengetahui persis bahwa saya tak pernah memanggil. Jangankan untuk memanggil lengkap kepala SKPD untuk mengultimatum memilih saya lagi. Memanggil satu per satupun saya tak pernah.” Kata gubernur.
Gubernur mengatakan, bupati walikota yang akan mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah harus mengedepankan akal sehat. Dimana, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampauai. Dia meminta agar pelaksanaan pilkada tidak sampai membuat polarisasi. Karena jika proses pilkada yang tidak bagus seperti adanya intimidasi terhadap birokrasi, maka hasil pilkada tidak akan baik.(ris)-
No Comments