FPKS Minta Pemerintah Fokus Perbanyak Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Bukan Ibukota Baru
Mataram ( Global FM Lombok)- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan sangat tergantung dengan kondisi pandemi Covid-19.
Merespons hal tersebut, PKS mengapresiasi pemerintah yang menunda segala bentuk kegiatan pembangunan IKN baru. Sebab, seluruh tenaga semestinya dikerahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, saat ini terjadi peningkatan beban utang negara akibat pandemi tersebut, di mana pemerintah harus menambal APBN lewat pinjaman lantaran penerimaan negara babak belur di kala pandemi.
Namun demikian PKS menyoroti Bappenas yang masih meyakini bahwa pemindahan IKN adalah sebuah game changer yang mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian.
“Padahal, hal tersebut masih diperdebatkan karena penelitian lain menyebutkan bahwa pemindahan IKN justru tidak berkontribusi apa-apa. Dimana berdasarkan simulasi Model CGE (Computable General Equilibrium) yang dilakukan oleh INDEF, pemindahan IKN berdampak terhadap GDP (gross domestik product) riil nasional sangat kecil dan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap ekonomi, yakni bernilai 0.00%,” kata Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS H. Suryadi Jaya Purnama kepada Global FM Lombok Senin (6/09).
Ia mengatakan, dari sisi regional, dampaknya pun hanya menguntungkan provinsi tujuan (Kaltim) dan belum tentu mengurangi ketimpangan di provinsi tujuan. “Sehingga FPKS berpendapat pemindahan IKN bukanlah game changer yang diharapkan, sebab tetap menggunakan paradigma lama yaitu mendorong pembangunan yang bersifat sentralistik,” lanjutnya.
Hal ini katanya bertentangan dengan keinginan pemerintah sendiri, dimana Menteri Keuangan telah menyatakan bahwa salah satu fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 adalah penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Dari segi biaya, konektivitas yang belum terbangun antara daerah tujuan ibukota baru dengan provinsi-provinsi di berbagai Indonesia, malah akan merugikan bagi provinsi-provinsi lain sehingga berpotensi besar menimbulkan high cost baru. Apalagi jika pemindahan ibukota dilakukan melalui skema non-rightsizing, maka akan semakin memberatkan belanja pemerintah.
“Dimana Pemerintah telah menyatakan pemindahan IKN akan menggunakan dana APBN sebesar 19% dari total kebutuhan biaya pembangunan IKN. FPKS khawatir proyek mercusuar ini berpotensi mengalami pembengkakan yang akan semakin memberatkan APBN. Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab, sebagai contoh baru-baru ini proyek kereta cepat yang digadang-gadang tidak akan menggunakan APBN telah terbukti malah membengkak investasinya dari Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun, sehingga pada akhirnya terpaksa disuntik Pernyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN senilai Rp 4,1 triliun,” katanya.
Oleh karena itu kata anggota DPR RI Dapil Lombok ini, PKS meminta jika memang pemerintah serius ingin melakukan desentralisasi fiskal, maka perbanyaklah pusat-pusat perekonomian. Sebab menurut data BPS Februari 2021, pertumbuhan ekonomi secara spasial tahun 2020 masih didominasi Pulau Jawa dengan kontribusi 58,75 persen dan Sumatera menyumbang 21,36 persen.
“Solusinya bukan dengan memindahkan ibu kota negara, tapi mulailah dengan mengembangkan kota bisnis baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menyebarkan kantor-kantor pusat BUMN yang selama ini masih berpusat di Jakarta, dan mewajibkan sektor swasta untuk berkantor pusat di lokasi kegiatan utamanya. Selain itu struktur ekonomi di daerah yang masih didominasi oleh sektor sumber daya alam, harus bergeser ke arah yang memberikan nilai tambah. Sebab, sektor sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh harga komoditas di tingkat global yang cenderung fluktuatif,” tutupnya.(ris)
No Comments