Mataram (Global FM Lombok)-Memasuki pertengahan Januari 2015, peredaran tabung gas elpiji 3 kilo di Mataram semakin langka. Banyak warga yang rela berkeliling mencari tabung elpiji 3 kilo ke sejumlah pengecer, namun hasilnya tetap nilil. Kalaupun ada pengecer yang masih memiliki stok elpiji bersubsidi itu, harganya mencapai Rp 25 ribu per tabung.
Asnia, salah seorang pedagang kaki lima di kawasan jalan Bung Hatta Mataram mengatakan sangat dirugikan dengan kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilo ini. Selama tiga hari terakhir, dia mengaku telah mencari elpiji di beberapa tempat seperti di wilayah Cakra, Pajang, Sayang-Sayang, Kekalik hingga Dasan Agung , namun barang yang dicari tidak kunjung didapat. Dia memprotes pemerintah yang lamban merespon kebutuhan masyarakat.
“Mau kembali ke jaman dulu ini makan tidak dapat. Langka sejak bulan Maulid ini sudah, kalaupun ada kemarin 22 ribu, sekarang sudah 25 ribu, tapi sudah habis. Sekarang pakai kayu bakar, tapi bagaimana masa pakai kayu terus. Kalau ada kayu kering kita tinggalnya disini, tidak dipelosok cari kayu gampang kita dapat. Kita mau tebang kayu tidak boleh, jadi masalah” katanya.
Dia menduga, langkanya elpiji bersubsidi ini turut dipicu oleh banyaknya warga yang memburunya untuk kebutuhan Maulid. Akibat langkanya elpiji di Mataram, dia tidak lagi menjual kopi kepada para pelanggan serta tidak lagi bisa memasak sehari hari.” Kalau makan ya pakai nasi bungkus saja selama tiga hari” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB Muhammad Husni mengatakan, kelangkaan elpiji ini akan segera normal. Dia memperkirakan gas elpiji akan normal di pasaran pada bulan Februari mendatang karena kuota 2015 sebesar 61 ribu metrik ton sudah terdistribusi. Jumlah ini naik sebesar 15 persen dari kuota tahun 2014.
Dengan kelangkaan elpiji bersubsidi ini, dia berharap agar pemerintah Kabupaten Kota segera membuat regulasi terkait dengan pembelian gas elpiji kg. Pasalnya, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur pembelian gas elpiji, baik di tingkat pengecer maupun pangkalan. Akibatnya, gas elpiji yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin sering dimainkan.
Muhamad Husni mengatakan, dengan tidak adanya regulasi yang jelas ini, Pertamina tidak bisa memberlakukan aturan bahwa pangkalan maupun pengecer yang bisa membeli elpiji 3 kg adalah mereka yang membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) milik masyarakat langganannya.
“Itu langkanya karena banyak yang main-mainkan yang mainkan adalah pengecer. Sementara saat ini regulasi di Kabupaten Kota belum mewajibkan pangkalan membuat daftar kartu miskin. Karena pertamina punya rencana bahwa yang punya kewenangan beli elpiji itu adalah pangkalan yang membawa kartu miskin. “katanya.
Dilanjutkan, untuk menangani kelangkaan gas elpiji 3 kg saat ini, pemprov NTB meminta kepada Pemerintah kabupaten Kota segera bersurat kepada Pertamina untuk melakukan operasi pasar. Meski demikian, dia mengatakan stok untuk operasi pasar ini hanya cukup sampai Rabu (21/01) pekan depan.(ris/irs)
No Comments