Mataram (Global FM Lombok)- DPRD Provinsi NTB segera membahas empat buah raperda inisiatif pada masa sidang perdana ini. Proses pembahasannya dimulai dari tanggal 29 Februari sampai 6 Maret 2016 digelar focus group discussion (FGD) terhadap draf raperda serta kegiatan uji public. Salah satu raperda inisiatif yang dibahas adalah tentang peningkatan kapasitas pramuwisata atau “guide” di era Masyarakat Ekonomi ASEAN ini.
Hal itu disampaikan wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD NTB Muhammad Guntur Halba kepada Global FM Lombok Kamis (18/02). Guntur Halba mengatakan,selain regulasi tentang Pramuwisata, DPRD NTB juga akan membahas raperda tentang Wisata Halal di NTB, Raperda Kartu Ternak dan Tata Niaga Ternak serta raperda tentang Pemanfaatan Jalan Untuk Kegiatan Masyarakat.
“ Yang pertama Raperda tentang wisata halal. Yang kedua raperda tantang pramuwisata .Karena kita bicara MEA tentu harus kita menyiapkan SDM yang handal, disamping infarstruktur, disamping yang lain-lain. Salah satu terobosannya kita membuat reguasi yang jelas agar pramuwisata kita bisa bersaing terutama dalam menghadapi MEA ini” kata Guntur Halba.
Muhammad Guntur Halba mengatakan, khusus untuk raperda tentang pengkartuan ternak dan tata niaga ternak, hal ini dalam rangka mewujukan provinsi NTB menjadi Bumi Sejuta Sapi (BSS). Semangtanya itu adalah ingin menjaga populasi ternak baik ternak bibit maupun potong.Regulasi ini juga untuk menjamin data yang valid terkait jumlah ternak di NTB baik sapi dan kerbau.
Melalui raperda ini, dewan menginginkan agar tata niaga ternak di NTB betul-betul menjamin stok sapi juga stabilitas harga. Karena beberapa kali terjadi, harga sapi hidup merosot sehingga merugikan peternak.” Disamping itu memang kita ingin menjaga populasi ternak terutama sapi karena kita ini oleh pemerintah pusat, NTB sebagai salah satu sentra sapi bibit dan sapi potong” ujarnya. (ris)-
No Comments