Dikes NTB Belum Bekerja Maksimal, Pemprov NTB Bentuk Satgas Penanganan Kasus Gizi Buruk
Rika Ayu Tantri, penderita gizi buruk tahun 2015 lalu
Rika Ayu Tantri, penderita gizi buruk
Mataram (Global FM Lombok)- Kinerja Dinas Kesehatan dan SKPD terkait lainnya dinilai belum maksimal dalam menangani kasus gizi buruk di NTB. Pasalnya, pada awal tahun ini saja, kasus gizi buruk yang ditemukan di NTB mencapai 35 kasus. Untuk itu, Pemprov NTB akan segera membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) penanganan kasus gizi buruk di NTB. Satgas ini juga dibentuk untuk mengendalikan kasus kematian ibu dan bayi di NTB yang juga dinilai masih tinggi.
Hal itu dikatakan wakil gubernur NTB H.Muhammad Amin kepada Global FM Lombok, di kantor gubernur NTB. Wagub mengatakan, kinerja SKPD terkait belum maksimal sehingga capaian target penanganan kasus gizi buruk dan kematian ibu dan bayi belum sesuai dengan harapan. Karena itu, Satgas ini nantinya akan mengkaji hal-hal yang menjadi titik persoalan khususnya mengenai kasus gizi buruk ini. Pembentukan Satgas ini akan mempertajam fokus persoalan dan pencarian solusi atas kasus gizi buruk itu.
“Kita akan segera bentuk, bukan hanya gizi buruk tapi juga untuk mengendalikan tingkat kematian ibu dan bayi. Sehingga bisa lebih epektif dan sesuai dengan target capaian. Yang selama ini dalam rapat pimpinan, direktifnya pak gubernur kepada kepala dinas dan SKPD terjaiot lainnyan kita anggap belum maksimal.” Kata wagub.
Ia mengatakan, tim dari Satgas ini akan bekerja hingga ke tingkat hilir, mulai dari provinsi, Kabupten Kota hingga ke tingkat desa. Satgas juga akan menyentuh hingga ke kader-kader posyandu hingga ke bidan desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kader posyandu dan para medis terkait sudah bekerja dengan maksimal. Hal itu mengingat Pemprov NTB sudah memberikan insentif bagi para kader posyandu. Dengan harapan agar Poskesdes dan Posyandu lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hasil kerja dari Satgas ini akan menjadi acuan pemerintah daerah di dalam memberikan dukungan anggaran, untuk pengadaan sarana dan prasarana fasilitas medis.
“ Sampai ke bidan desanya, kader-kader posyandu dan menyentuh paramedic di bawah. Apakah dia sudah bekerja professional, apakah dia sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tidakkah ini terjadi misalnya kekurangan tenaga dibawah, ataukan tenaga nya banyak menumpuk di satu tempat. Misalnya bisa saja di suatu daerah dia lebih nyaman, lebih enak disitu’,katanya. (irs)-
No Comments