Mataram (Global FM Lombok)- Tim satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) provinsi NTB melakukan pemeriksaan di SMPN 6 Mataram, terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa kelas 9. Per siswa, ditarik uang sebesar Rp 300 ribu untuk mencukupi kekurangan sarana prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) seperti komputer. Sejumlah ruangan diperiksa oleh tim Saber, seperti ruang laboratorium dan juga ruang pelaksanaan UNBK.
Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim yang juga tim Saber Pungli disela-sela proses pemeriksaan, Senin (9/1) siang di SMPN 6 Mataram mengatakan, uang siswa yang sudah terkumpul dari penarikan itu sebanyak Rp 90 juta. Saat ini, pihaknya sedang mendalami regulasi yang ada untuk mengetahui apakah penarikan uang itu masuk kategori pungutan liar atau tidak. Sementara itu, hingga saat ini sekitar 40 pengaduan masyarakat sudah diterima oleh tim Saber. Laporan itu, terbanyak adalah pungli di sekolah, pasar maupun dan juga sektor perizinan.
“Kurang lebih yang sudah terkumpul sekitar Rp 90 juta. Rp 300 per orang. Informasi sementara itu karena keterbatasan sarana prasarana. Jadi pihak sekolah dengan para orang tua itu bersepakat orang tua berikan sumbangan untuk mendukung pelaksanaan UNBK yang terbatas salah satunya computer. Kemudian sarana untuk mempercepat jaringan internet dan sebagainya. Kita baru mendapatkan informasi setelah permintaan keterangan dengan lakukan pendalaman”,katanya.
Dikatakan Ibnu, pihak sekolah tidak boleh menarik uang siswa jika tidak ada aturan yang membolehkannya. Oleh sebab itu, tim Saber akan memeriksa aturan yang ada. Adapun tindaklanjutnya masih menunggu Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Sementara itu, wakil kepala sekolah SMPN 6 Mataram, Azizudin membenarkan bahwa siswa kelas 9 memang ditarik uang sebesar Rp 300 per orang. uang itu akan digunakan untuk membeli computer sebagai alat pelaksanaan UNBK. Namun, ia mengklaim penarikan itu dilakukan dalam bentuk uang komite dan sukarela diserahkan oleh siswa.
“Sumbangan, tim Saber mengklarifikasi. Jadi itu uang komite Rp 300 ribu dan tidak mengikat. Sukarela sifatnya untuk persiapan UNBK, kelas 9 saja yang akan ujian. Bandingkan saja dengan sekolah lain memang persiapan awal untuk UNBK itu memang susah.
Apakah ada surat pernyataan kesepakatan sukarela? ia menjawab tidak ada. Ia juga menolak berkomentar ketika ditanya terkait apakah SMPN 6 masih mengalami kekurangan anggaran untuk UNBK sementara sudah ada dana BOS dan anggaran persiapan UNBK. (dha)-
No Comments