Di Acara IOM, Kadisnakertrans NTB Ungkap Strategi Pencegahan PMI Non Prosedural

Mataram (Global FM Lombok)-

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H. menjadi salah satu pembicara pada acara “Empowerment Summit Migrantpreneurs Connection Day” yang diselenggarakan IOM UN Migration di Gedung Dome di Kampus Universitas Mataram, Kamis 30 Mei 2024. Acara ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dari bulan Januari-Mei tahun 2024 untuk mewujudkan Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari organisasi pemerintah, NGO, civitas akademi, perbankan, dan peserta yang merupakan PMI Purna dan PMI, merupakan bagian dari pengabdian Masyarakat Program Studi Hubungan Internasional yang bekerjasama dengan International Organization of Migration.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof. Akmaluddin, ST., M.Sc.(Eng), Ph.D., menyoroti pentingnya inovasi digital dalam mendukung pekerja migran. Migrant Apps adalah bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan pekerja migran. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi, layanan keuangan, dan pelatihan bagi PMI, serta memperkuat jaringan mereka dengan komunitas dan mentor.

Ia berharap Migrant Apps dapat menjadi alat penting dalam membantu pekerja migran mengelola keuangan, mendapatkan akses ke kredit, dan memulai usaha kecil setelah kembali ke Indonesia. “Kami berharap aplikasi ini dapat menjadi model yang diadopsi secara nasional,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran. Program ini merupakan langkah nyata dalam mendukung kesejahteraan para pekerja migran dan keluarga mereka agar dapat meningkat secara signifikan.

“Persoalan migran tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah sendiri. Terlebih pemerintah memiliki keterbatasan baik dari anggaran, SDM dan akses lainnya. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik program yang dilaksanakan IOM ini,” ujar Aryadi.

Aryadi mengungkapkan bahwa meskipun  daerahnya kecil, Provinsi NTB merupakan pengirim PMI terbanyak ke-4 di seluruh Indonesia. Jumlah PMI NTB di luar negeri sebanyak 589.023 orang yang tersebar di 108 negara penempatan dengan 19 negara favorit. Sebanyak 16 persen dari angkatan kerja adalah PMI.

“Sebagai lumbung PMI, tentu saja banyak permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, selama tiga tahun terakhir Disnakertrans NTB terus melakukan pencegahan dari hulu untuk mengurangi kasus PMI non prosedural,” ujar Aryadi.

Sejak dicanangkan program Zero Unprocedural PMI tahun 2021, Disnakertrans NTB semakin giat melakukan edukasi, diseminasi, dan sosialisasi dengan melibatkan Kepala Desa, Satgas, babimkabtinas, dan seluruh instansi terkait tentang permasalahan CPMI ini.

“Pencegahan PMI non prosedural harus dimulai dari hulu, yaitu Kepala Desa dihimbau untuk selektif mengeluarkan rekomendasi. Kita harus tegas dan komitmen dalam menangani masalah PMI, karena melindungi PMI yang berangkat sama dengan melindungi keluarga mereka di sini,” tegas mantan Irbansus pada Inspektorat NTB tersebut.

Menurutnya, pemberdayaan Sosial ekonomi PMI merupakan salah satu strategi pencegahan untuk menekan Kasus PMI Non Prosedural. Karena pemberdayaan erat kaitannya dengan upaya menyiapkan PMI dari hulu hingga hilir. Mulai dari menyiapkan skill dan menyediakan akses informasi yang tepat. Hingga selama bekerja di luar negeri bisa menjadi PMI yang berkualitas dan keluarga yang ada di rumah juga dapat diberdayakan.

Ada 3 hal yang menjadi tujuan utama pelaksanaan Pemberdayaan PMI Purna, antara lain: pertama, PMI berangkat secara prosedural dengan skill dan informasi yang memadai. Kedua, jika berangkat secara prosedural, maka ketika pulang PMI akan memiliki pengalaman dan keterampilan. Ketiga, hasil bekerja di di luar negeri bisa digunakan untuk usaha ekonomi produktif.

“Kalau ditelisik kembali, PMI dan keluarga PMI banyak yang belum punya skill bagaimana mengelola keuangan. Kebiasaan di desa kalau punya uang pasti beli rumah dan kendaraan. Tapi itu bentuknya konsumtif. Karena tidak ada usaha produktif semakim lama uang hasil menjadi PMI akan habis. Oleh karena itu, mereka kembali menjadi PMI dan rumah/kendaraan itu dijadiin agunan untuk berangkat menjadi PMI lagi,” ujar Aryadi.

Menurut Aryadi, kebiasaan ini pelan-pelan harus dirubah. Disnakertrans NTB beserta stakeholders terkait terus berupaya membantu PMI agar bisa membangun usaha secara legal. Mulai dari bagaimana membuka akses pasarnya dan permodalan.

“Kalau hanya pelatihan tanpa ada kolaborasi diiringi dengan pemberdayaan dan pendampingan, maka akan sia-sia. Harus ada program terintegrasi, pendidikan dan pemberdayaannya. Baik dalam pelatihan untuk calon tenaga kerja maupun dalam hal menyiapkan PMI kita dan PMI Purna,” tutup Aryadi.