Mataram ( Global FM Lombok)- DPRD Provinsi NTB menyadari bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah ini masih terdampak oleh bencana gempa bumi yang melanda NTB sejak akhir Juli lalu. Selain itu, tantangannya juga datang dari luar berupa melemahnya nilai tukar rupiah terjadap Dollar Amerika.
Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Perdagangan DPRD Yek Agil kepada Global FM Lombok mengatakan, tantangan dari dalam berupa bencana gempa bumi terhadap usaha dalam daerah harus diatasi dengan pemberian dana stimulus kepada UMKM serta IKM yang terdampak. Jika mereka tak dibantu, eksistensi mereka selama ini dikhawatirkan akan hilang dan tak berproduksi lagi.
Karena itulah di APBD Perubahan 2018 ini, eksekutif dan dewan menyepakati pemberian alokasi anggaran sebesar Rp 4,2 miliar untuk membantu pemulihan ekonomi pelaku usaha di NTB yang terdampak gempa bumi. “Yang perlu dilakukan bagaimana memulihkan IKM agar bisa melanjutkan usahanya. Alhamdulillah di anggaran perubahan ada ada untuk menstimulan untuk IKM yang terdampak,” katanya.
Ia mengatakan, secara teori memang kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah akan menguntungkan pengusaha NTB yang produknya sudah mampu diekspor ke mancanegara. Mereka biasanya akan menerima pembayaran dari asing berupa Dollar Amerika yang nilai tukarnya semakin besar terhadap rupiah. Namun pada faktanya, untuk kedepan kondisi ini justru tidak menguntungkan.
Biaya produksi untuk barang yang dieskpor juga akan mengikuti nilai tukar Dollar Amerika. Terlebih sejumlah item barang produksi berasal dari barang impor yang nilai pembeliannya menjadi lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi dan nilai jual barang sama-sama tinggi, sehingga hasil yang diperoleh pengusaha eksportir tidak banyak.
“Jangan berbangga dulu dengan kanaikan nilai tukar dollar ini karena untuk kedepannya akan diikuti oleh biaya produksi yang tinggi. Kuntungan yang besar hanya diperoleh di transaksi pertama ini, untuk selanjutnya dia balance,” kata Yek Agil.
Ia mengatakan, IKM di NTB memang cukup sulit menembus pasar ekspor. Karena produk yang diterima di luar negeri memiliki syarat-syarat yang tidak gampang. Disamping itu mengurus ekspor juga membutuhkan keterampilan, jaringan yang luas serta penguasaan bahasa asing yang terkait dengan hukum bisnis.
Karena itulah, dia tetap mendorong pihak eksekutif agar selalu meningkatkan kualitas produk IKM sebelum menembus pasar ekspor. Caranya dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill mereka di dunia usaha yang digeluti selama ini.
“Kita coba memenuhi semua persyaratan itu. Kita minta bantuan semua stakeholder, sehingga kdepan jika sudah bisa terpenuhi, akan membawa banyak manfaat,” terangnya.
Manfaat pertama dari produk eskpor yaitu barang yang dimiliki oleh pengusaha dalam daerah semakin kompetitif.Selanjutnya, produk yang dihasilkan IKM asal NTB semakian banyak dikenal di luar negeri. Label mereka tidak numpang lagi di Bali,Jawa Timur maupun Jakarta, sehingga akan memberi kontrubusi yang lebih besar lagi bagi produsen maupun eksportir asal NTB.
“ Kedepannya, semua produk asal NTB yang keluar negeri itu tak boleh lagi menggunakan SKA (surat keterangan asal) dari luar daerah, harus dari NTB,” terangnya.
Dalam rangka meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan IKM NTB serta untuk mempermudah berhubungan dengan pengusaha dari luar negeri, dibutuhkan Balai Ekspor yang dibuat oleh pemerintah daerah.” Tempat itu untuk membantu meningkatkan kualitas dan pemasaran produk,” ujarnya. (ris)
No Comments