Dewan Kritik Kadisbudpar NTB Karena Malas Hadiri Paripurna Bahas Wisata Halal
Rapat Paripurna DPRD NTB yang minim kehadiran pihak eksekutif
Rapat Paripurna DPRD NTB yang minim kehadiran pihak eksekutif
Mataram (Global FM Lombok)- Minimnya kehadiran pimpinan SKPD Pemprov NTB dalam rapat paripurna DPRD NTB kembali disorot. Seperti yang terjadi pada rapat paripurna DPRD NTB yang digelar Rabu (30/03) pagi. Dari puluhan pimpinan SKPD, yang hadir hanya sekitar lima orang. Perwakilan pimpinan SKPD yang hadir pun minim. Yang paling menjadi sorotan adalah ketidak hadiran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Lalu Muhammad Paozal.
Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD NTB, Hj.Bq Isvie Rupaeda dalam kesempatan itu mengatakan, Baperda telah membuat dua buah raperda inisiatif yang terkait langsung dengan sektor pariwisata. Yakni Raperda tentang pramu wisata dan raperda tentang wisata halal. Hanya saja, sejak ke dua buah raperda tersebut mulai dibahas, belum pernah dihadiri oleh Kadisbudpar maupun perwakilan dari Disbudpar.
“Kami dari DPRD NTB membuat dua buah raperda inisiatif untuk Dinas Pariwisata, pun tidak ada kelihatan jajaran pariwisata di dalam ruangan ini.Dari Dinas Peternakan, Dinas PU ada. Tapi selama ini Dinas Pariwisata selama beberapa kali sidang tidak pernah hadir di dalam ruangan ini. Mohon sebagai catatan untuk dihadirkan jika nanti pada saat pembahasan Pansus”, katanya.
Menjawab hal itu, wakil gubernur NTB H.Muhammad Amin usai rapat paripurna tersebut mengatakan, dirinya melalui Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, akan meminta kepada seluruh pimpinan SKPD terutama Kadisbudpar NTB untuk menghadiri rapat paripurna dewan. Hanya saja, ia membantah jika ketidakhadiran pimpinan SKPD ini dinilai sebagai bentuk kurang perhatiannya pimpinan SKPD terhadap rapat paripurna DPRD NTB.
“Nanti kita minta dia untuk setiap konsultasi DPR itu sedapat mungkin mereka harus hadiri. Mungkin ada perwakilannya boleh. Nanti melalui Sekda saya minta semua jika da kegiatan di DPR untuk maksimal. Semuanya bukan hanya Budpar”,katanya. (irs)-
No Comments