TOLAK KLB – Ketua DPD partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri bersama Ketua DPC Kabupaten/Kota beserta jajaran pengurus mengeluarkan pernyataaan sikap menolak KLB.
Mataram (Suara NTB) -Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yodoyono (SBY) tengah digoyang menyusul munculnya dorongan untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dari sejumlah kader senior partai tersebut, yang tergabung diri dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) baru-baru ini.
Muncuatnya isu KLB tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari pengurus dan kader Partai Demokrat di daerah, termasuk NTB. Pengurus Demokrat NTB kemudian mengambil sikap, merespon isu KLB tersebut. Dengan tegas pengurus DPD Demokrat NTB dan Kabupaten/Kota mengeluarkan sikap bersama menolak adanya KLB di tubuh partai yang saat ini tengah dipimpin oleh Presiden ke -6 RI tersebut.
Adapun isi pernyataaan sikap bersama tersebut ditandatangani oleh masing-masing Ketua DPD tersebut, yakni pertama, Demokrat BTB sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar PD atas wafatnya ibu Hj. Ani Yodhoyono. Kedua mengusulkan kepada DPP agar segera mengundang pimpinan daerah untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi pascapemilu 2019. Ketiga Mendukung sepenuhnya langkah SBY selaku ketua umum partai dan menolak adanya KLB.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (16/6), menjelaskan alasannya menolak KLB tersebut yakni. “Kenapa NTB menolak KLB? Pertama karena tidak ada dasar untuk melaksanakan KLB sesuai dengan konstitusi dan PO Partai Demokrat. Kedua, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, maka akan menjadi preseden buruk bagi partai. Ketiga, KLB yang dilaksanakan di luar aturan adalah pada hakikatnya merupakan tindakan makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah (legal),” ujarnya.
Diketahui munculnya isu KLB tersebut yang digawangi oleh kader senior Partai Demokrat seperti Max Supacua, lantaran keprihatinannya melihat keterpurukan partai pada Pemilu 2019 yang hanya mampu mendapatkan suara sebesar 7,7 persen. Karena itu perlu ada perbaikan terhadap partai tersebut yang pernah berjaya sebagi pemenang pemilu pada pemilu 2009 lalu.
Menurut Mahalli, alasan tersebut tidak bisa lantas menjadi pembenaran untuk melakukan KLB. “Menyelesaikan dan mengoreksi penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 bukan dengan saling menyalahkan antar sesama kader, apalagi dengan mengadakan KLB. Namun hendaknya dengan saling menguatkan, melakukan konsolidasi, evaluasi komprehensif dan introsfeksi diri semua kader dan fungsionaris yang sejujur – jujur dan seadil – adilnya,” katanya.
“Partai Demokrat adalah partai yang punya pengalaman menang dalam Pemilu dan tahu bagaimana caranya untuk bisa jadi pemenang. Maka kalau dalam Pemilu 2019 mengalami kekalahan dan gagal mencapai target, berarti ada dari langkah – langkah dan syarat – syarat mencapai kemenangan yang terabaikan selama proses Pemilu diikuti. Hal inilah yang perlu dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang,” sambungnya.
Menurut Mahalli, langkah yang paling tepat ditempuh Partai Demokrat saat ini yakni melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut, partai kemudian mengambil langkah-langkah konsolidasi untuk memperkuat partai menghadapi agenda-agenda politik berikutnya. Ditengah hasil yang kurang memuaskan diperoleh partai pada Pemilu 2019 ini, tidak lantas KLB menjadi jalan ke luar yang tepat. (ndi)
No Comments