Darurat Sampah, Walhi NTB Dorong Pemda Tak Hanya Jalankan “Pungut dan Buang”

Sampah ( ilustrasi)

Mataram (Global FM Lombok)- Pengelolaan sampah semakin menjadi isu nasional karena Indonesia sudah berstatus darurat sampah. Di Provinsi NTB, organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus menjalankan program “pungut dan buang” untuk mengatasi sampah. Sebab yang tak kalah pentingnya adalah mengatasi sampah dari hulu berupa pembuatan masterplan pengelolaan sampah.

Direktur Eksekutif Walhi Wilayah NTB Murdani Rabu (23/1) mengatakan, program “Zero Waste” atau program bebas sampah yang dijalankan oleh Pemprov NTB merupakan amanat dari pemerintah pusat, sehingga agenda tersebut bersifat wajib. Walhi meminta agar Pemprov NTB memiliki regulasi yang jelas, sebab regulasi nasional terkait pengelolaan sampah sudah lama terbit yaitu UU No 18/2008.

“Kalau mau bicara “zero waste”, jangan hanya bicara hilirnya, pungut sampah lalu buang ke TPS kemudian pindah ke tempat lain. Namun yang perlu dilakukan masalah hulunya, nah sekarang sudah dimulai dari kebijakannya,” katanya, Rabu (23/1)

Murdani mengatakan, di musim hujan ini, persoalan sampah sering menjadi penyebab masalah banjir terutama di kawasan perkotaan. Karena itulah program yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam mengatasi sampah harus kongkrit dan berkelanjutan, terlebih volume sampah terus meningkat. Di Kota Mataram saja, volume sampah sekitar 1.400 meter kubik dalam sehari, sementara yang bisa tertangani baru separuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarom mengatakan, agar sampah bisa terkelola dengan baik, Pemprov NTB berupaya memperbanyak bank sampah yang akan mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat. Tahun 2019 ini jumlah bank sampah ditargetkan sebanyak 100 bank sampah.(ris)