Cegah Politik Uang, Bawaslu Ajak Media Lakukan Pengawasan Partisipatif

Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid

Mataram (Global FM Lombok)-Salah satu tantangan pelaksanaan pilkada serentak di tujuh kabupaten kota di NTB pada bulan Desember mendatang yaitu potensi politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan calon kepala dearah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi NTB mengajak unsure media untuk melakukan pengawasan partisipatif sehingga Pilkada mampu dilaksanakan dengan bersih dan berkualitas.

Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid kepada Global FM Lombok Rabu (15/4) mengatakan, media bisa mengungkap potensi penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) jelang pilkada atau dugaan pengerahan PNS oleh calon kepala daerah melalui pemberitaan. Pengawasan Pilkada dengan pola partisipatif dinilai cukup efektif dalam menekan pelanggaran pemilu di setiap tahapan.

“ Kami juga didalam mengantisipasi politik uang ini tentu Bawaslu menyiapkan konsep pengawasan partisispatif. Perlu ada mitra strategis yang kemudian bisa atau harus diajak untuk koordinasi untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Misalnya media biasanya banyak menggali informasi untuk kemudian kita bisa koordinasi sebagai salah satu mitra strategis di dalam melakukan pengawasan khususnya potensi rawan money politik” kata Khuawailid Rabu (15/4).

Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid mengatakan, dia telah meminta kepada anggota panwaslu di tingkat kabupaten kota untuk melakukan pemetaan potensi rawan. Pemetaan potensi rawan penting dilakukan untuk mementukan strategi dan focus pengawasan di masing-masing daerah karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda terkait dengan kerawanan pemilu.

Salah satu kerawanan Pilkada misalnya terkait dengan validitas daftar pemilih, selanjutnya pada saat pungut hitung. Panwaslu diminta melibakan banyak pihak agar penyelenggara pilkada bisa mengetahui potensi rawan tersebut itu. (ris)-