Cegah Paham Radikal, Satgas Deradikalisasi Segera Dibentuk di NTB dan Sulawesi Tengah
radikalisme ( ilustrasi)
Mataram (Global FM Lombok)- Kementerian Polhukam dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera membentuk satuan tugas (Satgas) Deradikalisasi dan Kontra Terorisme di dua Provinsi yaitu di NTB dan Sulawesi Tengah. Fungsi satgas ini untuk mencegah segala aksi radikalisme dan terorisme yang lahir dari pemahaman yang keliru terkait agama dan ideologi.
Sebagai langkah awal rencana dibentuknya Satgas Deradikalisasi dan Kontra Terorisme di dua provinsi tersebut, pejabat Kemenpolhukam dan para pihak bertemu di Mataram, Rabu (11/10). Diputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Polhukam Irjen Pol Carlo Tewu mengatakan, program deradikalisasi ini merupakan kerja bersama semua pihak. Kelompok radikal, mantan napi teroris bersama keluarganya akan menjadi sasaran program ini melalui beragam pendekatan.
“Kita coba melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok yang masih radikal di dua wilayah ini, apakah itu kelompok radikal, mantan napi teroris, keluarganya dan lainnya. Pemerintah akan memberikan perhatian secara khusus kepada mereka untuk dilakukan program deradikalisasi. Dengan bersinerginya pemerintah pusat, kementerian lembaga dan daerah, ini bisa terselesaikan. Kalau ini sukses, nanti kita akan lakukan secara menyeluruh,” kata Carlo Tewu, Rabu (11/10) di Mataram.
Ia mengatakan, BNPT akan melakukan koordinasi secara langsung dalam upaya pencegahan ini melalui program pembinaan ekonomi, sosial dan pendekatan hukum yang tegas. Kegiatan operasi Tinombala di Sulawesi Tengah menjadi salah satu inspirasi munculnya wacana pembentukan Satgas Deradikalisasi dan Kontra Terorisme di NTB dan Sulawesi Tengah. Operasi itu berhasil karena terlibatnya semua pihak dalam upaya memburu kelompok Santoso di dalam hutan.(ris)-
Sementara itu Sekretaris Utama (BNPT) Mayjen TNI R Gautama Wiranegara mengatakan, selama ini Kementerian dan Lembaga memiliki program yang jalan masing-masing tanpa bersinergi. Karena itu BNPT akan menggandeng Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah dalam hal mencegah radikalisme dan tindak terorisme di wilayah-wilayah tertentu.
“ Kita tahu lah Poso itu daerah latihan yang sekarang sudah pindah ke Marawi. Kita bersyukur di Poso ditekan dan berhasil. Tetapi kan efek kepada masyarakat kan luar biasa, itu yang perlu kita benahi dan keadilan negara disitu, termasuk di NTB. Banyak pelaku di Poso itu kan dari NTB, banyak juga bendera naik namun mereka tidak mau hormat, atau ada pesantren yang benderanya di belakang, itu yang perlu kira ubah,” katanya.
Gautama menegaskan bahwa Satgas Deradikalisasi dan Kontra Terorisme dibentuk akhir tahun ini sehingga tidak harus menunggu tahun depan. Satgas ini dipandang sangat penting untuk mencegah berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat melalui beberapa upaya yang sudah dirumuskan bersama.
Sebelumnya, Ketua MUI NTB Saiful Muslim mengatakan, terdapat lima pondok pesantren di NTB yang teridikasi memiliki paham radikal. Hal itu terlihat dari materi ajar yang disampaikan kepada santrinya yang bermuatan radikal dan cenderung tertutup dengan lingkungan sekitar. MUI bersama BNPT juga sedang merupaya mencegah paham radikal di kalangan pondok pesantren (ris)
No Comments