BPK Telisik Indikasi Kebocoran Retribusi Sektor Pariwisata di NTB

Mataram (Global FM Lombok) – Pariwisata jadi sektor unggulan, namun tak berkontribusi maksimal untuk menggenjot pendapatan daerah. Indikasi kebocoran mengemuka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masuk untuk melakukan audit khusus.

Audit diawali di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai salah satu daerah dengan destinasi wisata unggulan NTB. Selanjutnya akan bergilir ke daerah daerah lain di NTB, bertujuan mengecek rasio arus wisatawan dengan pemasukan keuangan daerah.

Penegasan itu disampaikan Anggota VI BPK RI Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A saat meresmikan ruangan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Gedung BPK NTB, Senin, 23 Desember 2019.

Audit akan menyeluruh pada penggunaan sarana dan prasarana pariwisata, pajak hotel, restoran atau tempat hiburan lainnya, sumber keuangan lain dari karcis pintu pintu masuk objek wisata. Selain dari hilir, juga sampai ke hulu berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan pemasukan sektor pariwisata. ‘’Kita akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),’’ ujarnya.

Baca Juga : Topang Pariwisata Lombok, Ratusan IKM di Lombok Dapat Pembinaan dari Kemenperin

Salah satu destinasi yang dibidik adalah Gili Trawangan, pulau kecil eksotik yang jadi favorit dominan wisatawan asing. Didampingi Kepala BPK NTB, Hery Purwanto dan jajaran, Harry Azhar Azis menjelaskan, saat ini audit masih berlangsung. Lombok Utara sebagai objek awal, setelah itu akan bergerak ke daerah daerah lain.

Segmen yang akan diusut, seperti pemasukan riil berdasarkan identifikasi potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.   Mantan Kepala BPK RI ini mencontohkan, potensi pemasukan daerah Rp 1 miliar, namun hanya masuk ke kas daerah Rp 100 juta. ‘’Nah, kemana Rp900 jutanya? Itu yang bisa diaudit,’’ jelasnya.

Jika ditemukan ada kejanggalan berupa kebocoran, memang kewenangannya tidak akan sampai pada penyidikan dan penetapan tersangka, karena itu akan jadi ranah Aparat Penegak  Hukum (APH).  Tapi sebelum APH masuk, akan diawali dengan audit investigasi oleh timnya di NTB untuk anatomi potensi fraud  dan memperdalam unsur pidana.  ‘’Nah, itu (hasil investigasi) yang kita rekomendasikan ke APH. Kita laporkan,’’ tegasnya. Atau  bisa sebaliknya.

‘’Kalau APH menemukan data, bukti bukti peyelewengan awal, kita akan lakukan audit investigasi,’’ tandasnya.

Pada kesempatan sama, mantan anggota DPR RI ini  diminta meresmikan dan menyaksikan ruangan PIK, yang di dalamnya difungsikan sebagai server pusat informasi pariwisata NTB. Ia mengaku menjadi inisiator penyediaan perangkat informasi pariwisata di ruangan PIK pada Gedung BPK. Pengunjung dari mana pun, dapat mengakses informasi tentang objek wisata favorit di NTB sekaligus menjadi referensi audit jajarannya di BPK NTB.

Baca Juga : ( OPINI ) OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL NTB PASCA RECOVERY 2019

Soal audit objek wisata ini, Kepala BPK NTB Hery Purwanto mengatakan bahwa, tiga segmen jadi perhatian pihaknya dalam proses audit sektor pariwisata mendatang. Pertama, terkait proses pengelolaan sektor pariwisata, lebih khusus mengenai detinasi dan  promosi. Kedua, auditor akan mengecek peran serta masyarakat, khususnya lingkar destinasi.  Ketiga, mengecek langsung aliran dana dari objek ke kantong PAD.

Pihaknya akan mencermati secara khusus pemasukan derah dari PAD pada sektor pariwisata. Baik melalui karcis masuk, akomondasi dan transportasi di destinasi wisata.

Diakuinya, audit belum mengarah ke tindaklanjut atas temuan atau karena ada temuan awal. Tapi audit ini merupakan pendahuluan yang membutuhkan observasi awal sebelum menukik lebih detail pada sumber pemasukan PAD.

BPK melihat pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Pemprov NTB sesuai yang tertuang dalam visi misi NTB Gemilang. Saatnya pihaknya turut memberikan atensi, karena bagaimana pun juga kuat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat jika sektor pariwisata dikelola dengan baik. (ars)