Jakarta (Global FM Lombok)- Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB diminta giat berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan stakeholder lainnya dalam rangka memaksimalkan tugas-tugasnya menjaga wibawa lembaga legislative. Koordinasi dibutuhkan agar aparat penegak hukum ikut memberikan laporan ke BK jika ada temuan anggota dewan yang melanggar kode etik.
Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Kehormatan DPR ( MKD) KH Surahman Hidayat saat menerima kunjungan anggota BK DPRD NTB di gedung DPR RI Senin ( 23/5) kemarin. Dia mengatakan, BK memang harus memiliki hubungan yang baik dengan lembaga dari luar dalam rangka membantu tugas-tugas BK di daerah.
Tidak hanya koordinasi ke luar, koordinasi dan konsolidasi antar sesama anggota BK di DPRD kabupaten kota juga perlu di perkuat. Karena itu perlu dibentuk Asosiasi Lembaga Kerhormatan Dewan (Alkade) di provinsi NTB yang anggotanya adalah anggota BK dewan provinsi dan BK dewan kabupaten kota. Anggota BK DPRD NTB H Burhanudin mengatakan, salah satu materi yang akan dibahas pada kegiatan workshop seluruh anggota BK di Mataram di awal Juni nanti adalah pembentukan Asosiasi Lembaga Kerhormatan Dewan ini. Asosiasi ini penting ada mengingat peran BK sangat di lembaga legislative.
Senin lalu pimpinan dan anggota BK DPRD NTB menemui ketua MKD, KH Surahman Hidayat di komplek gedung DPR RI. Pimpinan dan anggota BK DPRD NTB hadir secara langsung dalam kegiatan itu. Mereka adalah Ketua BK DPRD NTB Busrah Hasan dan tiga anggotanya H Burhanudin, Burhanudin Jafar Salam dan Syamsudin. Hadir pula wakil ketua DPRD NTB H Abdul Hadi.(ris)-
No Comments