Belum Ada Penjelasan di Daerah Terkait Program Jaminan Sosial Jokowi
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi/ Ketua DPD Demokrat NTB
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi
Mataram (Global FM Lombok)-Hingga saat diluncurkan, pemerintah daerah belum mendapatkan sosialiasasi atau penjelasan secara utuh dari para menteri terkait dengan beberapa program jaminan sosial yang diluncurkan. Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi berharap agar pemerintah pusat segera melakukan sosialisasi sedini mungkin di daerah terkait program-program tersebut. Itu dinilai penting agar pemerintah segera merespon dan mengambil peran serta mengetahui tanggung jawabnya pada program itu.
Hal itu dikatakan gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi kepada Global FM Lombok, usai memantau Tes CPNS di kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan (BKD Diklat) NTB, Senin (03/10). Ia mengatakan, sosialiasasi itu juga untuk memperjelas apa saja kewajiban pemerintah daerah pada program-program yang telah diluncurkan itu. Pasalnya, jika kegiatan peluncuran program hanya merupakan seremony ditingkat pusat, maka akan sulit untuk memperoleh keberhasilan secara maksimal.
“Presiden akan mengeluarkan KIP, KIS dan KKS tetapi memang belum ada penjeasan secara utuh dari para menteri nah ini menurut saya segera ya, ya kita maklumi ini termasuk hal-hal yang dalam waktu cepat ingin diwujudkan sebagai bentuk realisasi kampanye beliau. Kita pahami itu tetapi kami di daerah mengharapkan supaya segera ada sosialisasi. Misalnya KIP kartu Indonesi Pintar bedanya apa dengan kartu atau program BSM yang selama ini sudah sudah diluncurkan. Jadi kita ingin tau, tiga hal ini bedaya”, katanya.
Diketahui bahwa pemerintah pusat akhirnya meluncurkan progam jaminan sosial dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hari ini. Gubernur berharap pemerintah pusat segera melakukan sosialisasi agar lebih mengetahui perbedaan program-program tersebut dengan program sosial lain yang telah bergulir pada masa mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti Jaminan Kesehatan Sosial (JKN), dan lainnya.(irs)-
No Comments