Banyak Kasus Calon Siswa Titipan, Pejabat Diminta Tak Intervensi Lembaga Pendidikan

Global FM
13 Jul 2018 17:27
2 minutes reading

H. Mohan Roliskana

Mataram (Global FM Lombok)- Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menanggapi  temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB terkait 120 calon siswa baru titipan oknum pejabat di 11 SMP sederajat di Kota Mataram. Ia meminta kepada oknum pejabat yang melakukan praktek  main titip calon siswa tersebut untuk tidak menekan lembaga pendidikan. Di samping itu, kepala sekolah juga harus bersikap obyektif untuk menerima calon siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini sesuai dengan aturan.

Hal itu dikatakan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (12/7). Menurut Mohan, pejabat yang main titip calon siswa tersebut tidak boleh bertindak keterlaluan karena akan membebani sekolah. Terlebih, kuota di masing-masing sekolah memang terbatas. Kalaupun calon siswa tersebut dipaksa masuk di sekolah yang diinginkan, belum tentu akan berdampak baik terhadap peserta didik. Terlebih  jika mereka tidak memenuhi persyaratan akademik yang ada di sekolah itu.

“Jangan  terlalu menekan lembaga pendidikan. Kita ini pejabat publik.  Jangan mengintervensi terlalu jauh lembaga pendidikan. Kan kasian kepala sekolah,  kuotanya terbatas kemudian mereka harus memenuhi pesanan ini juga kan itu tidak mudah untuk membolak balikkan keputusan itu. Mereka tetap harus mempertimbangkan kondisi yang ada di situ juga kepala sekolah, apalagi mengebiri anak-anak yang memang memiliki hak di situ karena zonasinya memang di situ’,ujarnya.

Berdasarkan temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB, satu orang oknum pejabat bisa menitipkan satu sampai 15 siswa di satu sekolah. Praktek penitipan tersebut dilakukan oknum pejabat melalui selembar nota sakti. Menurut Mohan, kalau praktek tersebut dipaksakan, bisa menambah beban sekolah karena bisa berakibat pada penambahan rombongan belajar (rombel). Ia juga memandang persoalan ini terjadi karena masih adanya anggapan sekolah favorit dan tidak. Padahal, pemerintah sudah menegaskan bahwa semua sekolah sama saja. Pemerintah juga sudah membenahi infrastruktur sekolah sehingga sama rata. (dha)-

 

No Comments

Leave a Reply