Bahas LKPJ Gubernur, DPRD NTB Tetap Gelar Rapat Paripurna Secara Langsung

Global FM
14 Apr 2020 23:49
2 minutes reading
DPRD NTB membahas LKPJ Gubernur dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (14/04) (Global FM Lombok/ ist)

Mataram (Global FM Lombok) –  DPRD Provinsi NTB tetap menggelar Rapat Paripurna secara langsung di tengah pandemi corona di NTB. Artinya rapat tidak dilaksanakan dengan pola virtual sebagaimana rapat-rapat pada saat pandemi. Seperti yang dilaksanakan pada Selasa (14/04) siang dengan agenda penyampaian Laporan Komisi-Komisi DPRD NTB atas hasil Pembahasannya Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur NTB tahun 2019.

Meski digelar secara langsung, namun SOP covid-19 tetap dijalankan seperti penerapan sistem physical distancing dengan jarak sekitar dua meter, jumlah peserta yang terbatas serta durasi rapat yang diperpendek.Dalam rapat paripurna tersebut, sebanyak lima Komisi di DPRD NTB menyerahkan laporannya kepada pimpinan sidang tanpa dibacakan secara langsung seperti dalam kondisi normal.

Baca Juga :
Terdampak Corona, 180 Perusahaan di NTB Rumahkan 11.000 Karyawan

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupeda mengatakan, lembaga legislatif intinya menerima sepenuhnya LKPJ Gubernur tahun 2019. Meskipun demikian, tetap ada catatan-catatan tersendiri dari setiap komisi dalam rangka mengoreksi data-data yang disajikan oleh eksekutif.

Menurut Isvie, DPRD NTB juga membentuk Gugus Tugas Covid-19 yang salah satu tugasnya adalah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam rangka penanganan corona ini. Ketua Dewan Pengawas Gugus Tugas langsung dijabat oleh Ketua DPRD NTB.

Baca Juga :
Terdampak Corona, 180 Perusahaan di NTB Rumahkan 11.000 Karyawan

Soal aksi nyata DPRD NTB ditengah pandemi corona, Isvie mengatakan masing-masing anggota dewan sudah menyerahkan bantuan kepada masyarakat di masing-masing daerah pemilihannya. “ Jadi, masing-masing anggota dewan telah melakukan tugasnya di dapilnya,” kata Isvie. Namun secara kelembagaan, dewan sedang melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan oleh Pemprov NTB melalui program Jaring Pengaman Sosial (PJS) Gemilang dengan menyasar 105 ribu KK di NTB.(ris)

No Comments

Leave a Reply