Bahas Bantuan Sembako untuk Masyarakat, Gubernur Rapat Virtual dengan Seluruh Bupati dan Walikota

Global FM
7 Apr 2020 17:51
3 minutes reading
Gubernur dan Wagub NTB Rapat secara virtual dengan Bupati Walikota (Global FM Lombok/Humas NTB)

Mataram (Global FM Lombok)  – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan secara virtual atau telekonferensi dengan Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kajati NTB, serta seluruh Bupati dan Walikota se-NTB di ruang kerjanya, Selasa, 7 April 2020. Gubernur membahas penanganan penyebaran wabah dan strategi mengatasi dampak ekonomi dan sosial Covid-19 di NTB.

“Jangan sampai kita hanyut dalam mengantisipasi corona saja, meminta masyarakat stay at home. Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” tegas Bang Zul sapaan akrab Gubernur.

Gubernur menjelaskan, selain program dari pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /kota juga harus berkontribusi dan berkoordinasi demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program.

“Akan ada Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah pusat dan Provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di Kabupaten dan kota. Program ini akan di eksekusi selama tiga bulan, ada bantuan dari Pemerintah pusat, Provinsi dan kab kota sehingga masyarakat kita harapkan bisa berdamai dengan keadaan ini,” jelas Bang Zul.

Dalam kesempatan itu, Bang Zul menyampaikan Pemerintah Provinsi akan menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Sembako Gemilang.

“Kami akan melengkapi jaring pengaman pusat dengan paket JPS Gemilang. JPS Gemilang akan memaksimalkan produk-produk lokal. Setiap warga terdampak akan diberikan paket senilai 250ribu/ KK yaitu berisi paket sembako dan serta vitamin dan masker,” ujarnya.

“Direncanakan yang menerima adalah 73.000 KK warga tidak mampu dan 32.000 KK sektor pekerja informal sehingga total ada 105.000 kk penerima manfaat,” tambahnya.

Terkait upaya Pemerintah Provinsi NTB  dalam menangani dampak Covid-19 di Kabupaten dan Kota, Gubernur menekankan agar Bupati dan Walikota segera menyampaikan data usulan tambahan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tim untuk segera berkoordinasi terkait data PKH, lalu memastikan di Kabupaten kota agar tidak ada duplikasi program. Juga pastikan agar program ini mendukung produk-produk IKM sendiri,” harapnya.

Selain memaksimalkan IKM NTB, Gubernur juga mengharapkan peran Danrem dan Baznas. “Banyak dana di Baznas yang bisa disalurkan di warga terdampak. Saya juga berharap Danrem agar bisa berkoordinasi dengan para Dandim untuk antisipasi dengan rencana kontijensi, karena kita tidak tahu seberapa lama bencana wabah ini,” tutup Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd melalui telekonferensi juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam penanganan Covid-19 di NTB. “Terima kasih kepada Kapolda, Kajati, Danrem sudah totalitas dalam penanganan Covid-19,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menekankan untuk memaksimalkan peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19. “Puskesmas kita kedepannya fungsinya tidak hanya untuk edukasi, namun juga bisa berfungsi untuk perawatan kasus ringan di desa,” tegasnya.

“Kita harus yakinkan betul puskesmas kita siap. Sehingga pasien-pasien yang sakit dengan gejala ringan tidak semuanya harus ke Rumah Sakit umum, cukup ke posyandu sehingga konsekuensinya APD disana harus cukup,” tambah Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Wagub juga mengimbau seluruh Bupati dan Walikota untuk melakukan rapid test di daerah masing-masing. “Terkait peralatan dan pengecekan, kami menghimbau untuk memesan alat rapid test, silahkan Dinkes kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi agar bersama-sama bisa memesan untuk kebutuhan identifikasi Covid-19,” harap Umi Rohmi.

“Untuk swap test di RSUD Provinsi sudah bisa mengecek sendiri sampelnya. Namun ini tidak mudah, saat ini ada 250 stok untuk mengecek di RSUD dan  UNRAM,” tambahnya.(ris/r)

No Comments

Leave a Reply