Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartiah
Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartiah
Mataram (Global FM Lombok)- APBD provinsi NTB tahun 2016 masih dalam proses pembahasan. APBD NTB yang berjumlah sebesar Rp 3,5 triliun tersebut diharapkan bisa responsive terhadap gender. Artinya anggaran untuk mendukung program-program penguatan perempuan di NTBharus mendapat alokasi yang cukup.
Hal itu disampaikan ketua komisi V DPRD NTB Hj Wartiah kepada Global FM Lombok Selasa ( 24/11) di Mataram. Menurutnya anggaran responsive gender tersebar di sejumlah SKPD seperti di Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (BP3AKB), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan lain-lain.
Dia mengharapkan agar anggaran untuk responsive gender di APBD NTB bisa mencapai 5 persen dari total APBD. Jumlah ini dinilai cukup untuk memberdayakan kaum perempuan melalui program-program yang dibutuhkan seperti program kesehatan reproduksi, program pendewasaan usia perkawinan dan beberapa program lainnya.
“Kalau saya sih berharap, bisa lima persen saja sudah luar biasa. Diminta semua SKPD itu untuk ARG atau anggaran responsive gender. Itu disemua SKPD diharapkan seperti itu, dengan pisau analisis yang berbasis gender.” Kata Wartiah.
Khusus di BP3AKB Provinsi NTB, jumlah anggarannya bertambah dari Rp 8 miliar tahun 2015 ini menjadi Rp 12,6 miliar pada RAPBD 2016. Meski bertambah cukup signifikan, namun anggarannya dinilai masih kurang jika melihat tingginya kebutuhan anggaran pro perempuan. Sehingga perlu adanya upaya yang sama di pemerintah kabupaten kota untuk menganggarkan APBD yang responseif gender.(ris)
No Comments