Angka Masih Tinggi, Pemprov NTB Diminta Tuntaskan Buta Huruf Berbasis RT
Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartiah
Mataram (Global FM Lombok)- Angka buta huruf di Provinsi NTB tergolong masih tinggi berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur akhir masa jabatan sebesar 12,86 persen di tahun 2017. Komisi V Bidang Pendidikan DPRD NTB meminta agar Pemerintah Provinsi menuntaskan angka buta huruf ini dengan program ril di lapangan, misalnya pengentasan buta huruf berbasis RT.
Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartiah kepada Global FM Lombok di Mataram mengatakan, untuk mengentaskan angka buta huruf memang tak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, namun harus dilakukan secara keroyokan. Masih tingginya angka buta huruf ini menjadi catatan penting ditengah pesatnya pembangunan daerah, terutama di bidang pariwisata.
“Jelas ini sangat mencengangkan ya, karena di satu sisi NTB jadi sorotan dibalik kesuksesannya di bidang pariwisata. Memang IPM sudah meningkat ya, namun di sisi lain ada temuan seperti itu yang termuat di LKPJ. Jadi menurut saya harus ada gerakan khusus agar semua masyarakat terlibat untuk meminimalisir angka buta huruf itu,” kata Wartiah, Rabu (9/5)
Menurut keterangan resmi di LKPJ, sejak tahun 2014-2017 angka buta huruf hanya mengalami penurunan sebanyak 0,18 persen. Kendalanya karena masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi NTB. Seperti program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) kepada warga buta huruf masih terbatas jangkauannya. Program ini diperuntukkan bagi warga belajar yang telah mendapatkan program pembelajaran agar tidak kembali buta huruf. Selain itu, database terkait warga masyarakat yang tidak dapat membaca menulis dan berhitung by name by address belum tersedia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H. Muhammad Suruji justru mengatakan, angka buta aksara di NTB sudah cukup rendah. Dimana, hasil survey yang dilakukan oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan DIKMAS) NTB, angka buta aksara di NTB yaitu tersisa 7 persen pada tahun 2017 lalu. (ris)
No Comments