Anggaran Belum Disahkan, Seleksi Guru Honorer Terancam Dibatalkan
M Suruji
Mataram (Global FM Lombok)- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, masih belum bisa memastikan apakah akan menggelar seleksi guru honorer atau tidak tahun ini. Karena usulan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB untuk gaji guru honorer yaitu sebesar Rp 60 miliar.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H. M. Suruji kepada Global FM Lombok Kamis (9/11) di Mataram. Ia mengatakan, alokasi anggaran yang sudah disetujui oleh TAPD tersebut sudah diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah anggaran sebesar Rp 60 miliar itu disetujui atau tidak. Karena, jika Banggar DPRD NTB akan mengurangi usulan tersebut, maka Dinas Dikbud NTB meminta usulan itu hapus. Artinya, alokasi anggaran untuk gaji guru honorer tersebut ditiadakan, dan seleksi akan dibatalkan.
“Itu dari TAPD dari pak gubernur sudah ACC Rp 60 miliar dari Rp 120 miliar yang diajukan. Tapi kana pa yang disetujui TAPD itu kemudian dibawa ke Banggar untuk dibahas, sampai hari ini yang saya tahu belum ada kebijakan umum anggaran, artinya belum ada kesepahaman antara gubernur dengan pimpinan DPRD. Yoh, berubah naik bisa kalau berubah turun tidak jadi,”katanya
Suruji menyebutkan, usulan pertama yang diajukan kepada TAPD Pemprov NTB yaitu sebesar Rp 120 miliar, namun ditetapkan Rp 60 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk menggaji sebanyak 5.200 guru honorer yang akan diseleksi. Sehingga jika dikurangi, maka gaji guru honorer yang akan direkrut jelas tidak akan mencukupi. Dinas Dikbud akan memberikan gaji sesuai dengan jam pelajaran yang diajarkan. “ Kita butuhnya 5.200 terus dikasih anggaran yang tidak memungkinkan untuk menggaji. Masa kita menggaji enam bulan terus berhenti,”ujarnya
Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti kendala yang dihadapi oleh pihak legislatif untuk mengesahkannya. Selain itu, dirinya sempat dipanggil oleh Banggar DPRD NTB terkait usulan anggaran tersebut. Dari pertemuan itu, sejumlah anggota Banggar mengusulkan untuk dirasionalisasi lagi.
”Pas saya dipanggil di Banggar itu ada yang ingin menghilangkannya, ada yang ingin menambahkannya, ada yang ingin kalau perlu kita tambah karena ini sangan prioritas pembenahan pendidikan,”pungkasnya.(azm)-
No Comments