Mataram (Global FM Lombok)-Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di pulau Lombok tergolong lamban karena terkendala minimnya tenaga tukang. Pada akhir tahun anggaran ini, tukang menjadi rebutan para kontraktor untuk menuntaskan pengerjaan proyek. Akibatnya, pengerjaan RTLH yang berjumlah tiga paket baru mencapai 60 persen atau mengalami defiasi antara 10 sampai 20 persen. Minimnya tukang bangunan tersebut, juga karena lokasi pengerjaan RTLH yang menyebar sehingga mobilisasi tukang cukup sulit.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Weda Magma Ardi kepada Global FM Lombok, di kantor gubernur NTB, Kamis (19/11) siang. Ia mengatakan, pembangunan RTLH yang ada di pulau Lombok sebanyak dua paket, yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Mataram serta Lombok Barat satu paket. Paket kedua yakni Lombok Tengah dan ketiga adalah Lombok Timur. Adapun tiga paket lainnya di pulau Sumbawa sudah tuntas dibangun.
Ia mengatakan, pihaknya sudah memacu pembangunan RTLH tersebut. Seperti meminta rekanan menyiapkan dana antara Rp 100 sampai 120 juta untuk ongkos tukang serta menyapkan DP untuk distribusi bahan bangunan yang juga menjadi kendala.
“RTLH itu terus terang yang masih agak kedor itu yang pulau Lombok, yang pulau Sumbawa malah ada yang PHO itu memang mereka agak lambat. Tapi sekarang mereka sudah kita pacu dia. Sudah saya rapatkan minggu kemarin. Banyak persoalan yang dihadapi teman-teman itu, lokasinya yang tersebar dan terbatas tukang’, katanya.
Ia menyebutkan, total RTLH yang dibangun baru tahun ini di NTB sebanyak 800 unit rumah dengan anggaran Rp 20 milyar dengan biaya Rp 25 juta per unit. Adapun jumlah RTLH di daerah ini sebanyak 20 ribu lebih RTLH yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota. Di dalam RPJMND, Pemprov NTB menargetkan pembangunan RTLH sebanyak 1000 unit tiap tahunnya yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Kota. Untuk tahun 2016 mendatang, Pemprov NTB menargetkan akan membangun 1000 unit RTLH. (irs/ris)-
No Comments