Aktor Lintas Negara di Pusaran Perdagangan Orang asal NTB

Global FM
29 Dec 2019 18:08

5 minutes reading

*Rute modus perdagangan orang dari sejumlah daerah, termasuk NTB. (Global FM Lombok/satgas TPPO).*

Mataram (Global FM Lombok) – Sriwati, pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan di Suriah. Sriwati awalnya berangkat untuk bekerja di Uni Emirat Arab. Keluarga korban dibujuk pakai duit belanja, kemudahan ibadah umrah, dan gaji tanpa potongan. Kasus Sriwati adalah salah satu contoh perdagangan manusia yang melibatkan aktor lintas negara. Ada 37 kasus yang serupa Sriwati. Diperkirakan ratusan orang lainnya masih terjebak di Suriah jadi korban TPPO.

Penangkapan kasus perdagangan orang asal NTB ke Suriah yang pernah diungkap Polda NTB Mei 2019 lalu belum memberi efek jera. Pelaku, HLM ditangkap di Jakarta Jumat, 3 Mei 2019. Perannya dari tangan kedua, setelah proses perekrutan pertama di NTB. HLM menerima dari perekrut kemudian menampung korban di Jakarta, kemudian mengirim ke daerah lain sebelum ke luar negeri.

15 Jan 2019

Dalam laporan yang disusun Satgas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Bareskrim mengidentifikasi ada 10 rute perdagangan orang, khusus di NTB ada dua rute. Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah.

Rute yang dimaksud :

1. Jakarta – Malaysia – Timur Tengah.Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

2. Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah.

3. Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah.

4. Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

5. Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

6. Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

7. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur Tengah.

8. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

9. Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

Temuan Kasus Sriwati

Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur Roma Hidayat menjelaskan Sriwati diduga korban perdagangan manusia yang melibatkan aktor lintas negara. “Dia (Sriwati) diperjualbelikan antaragen dan antarmajikan. Kasusnya sudah menjadi trafficking,” tegasnya menjawab Global FM Lombok.

Sriwati, dari kronologis peristiwa yang dihimpun tim awalnya diduga sebagai korban penempatan PMI secara ilegal. Hal itu melibatkan calo dalam negeri dan agensi luar negeri tanpa izin suami korban.

“Dijanjikan ke Abu Dhabi tapi nyatanya ke Suriah,” beber Roma. Dia menambahkan, Sriwati diduga korban perdagangan. Yang terlibat diduga anggota tim percepatan bidang ketenagakerjaan. “Mantan Timses yang sekarang ditempat di tim percepatan,” sebut Roma.

Rumit Korban TPPO

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural atau tidak berangkat ke luar negeri sesuai aturan menyulitkan dalam proses pendampingan dan pemulangan.

Seperti yang dialami oleh Sriwati, pihak keluarga mendatangi Balai Layanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) untuk meminta bantuan pencarian dan pemulangan Sriwati. Namun BP3TKI belum bisa langsung menindaklanjuti, karena memerlukan data Sriwati yang lengkap.

Plt. Kepala BP3TKI Mataram, Noerman Adhiguna, ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (9/12) mengatakan, untuk kasus atas nama Sriwati, pihaknya baru meminta untuk melengkapi dokumen selengkap-lengkapnya karena Sriwati termasuk TKI non prosedural.

“Keluarga melapor ke kami, nomor paspor tidak ada, minta kami melakukan penelusuran sampai ke perwakilan (Kedutaan Besar Indonesia), itu yang tersulit, ketika kita bersurat ke perwakilan tidak ada ada di luar negeri, perwakilan juga sulit, ndak mungkin bisa mereka menindaklanjuti,” ujarnya.

Nantinya ketika pihaknya mendapatkan data dari pihak keluarga Sriwati, barulah akan disampaikan ke imigrasi. Namun jika masih belum ada nomor paspor, menurut Noerman, pihaknya belum berani mengirimkan permohonan ke perwakilan di Suriah. Dengan tidak adanya data, pihaknya akan kesulitan mencari tahu keberadaan TKI itu.

“Tidak etis kalau minta dipulangkan. Banyak keluarga TKI yang datang ke BP3TKI tapi tidak memiliki data. Itu membuat kami kesulitan,” ujarnya.

Dari data BP3TKI, sampai bulan ini sudah ada 37 kasus TKI bermasalah di Suriah pada tahun 2019. Sudah sebanyak 25 orang yang dipulangkan. Noerman menyebutkan, informasi terakhir bahwa warga NTB paling banyak menghuni shelter di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus, Suriah.

“TKI yang melalui jalur resmi jarang bermasalah. Kalau warga sudah paham, semuanya sudah dapat ter-info, ter-edukasi mengenai risiko ke luar negeri dengan non prosedural, makin banyak yang datang ke LTSA, ke Dinas Tenaga Kerja, memproses di sana, jadi permasalahan akan turun,” katanya.

Kesulitan lainnya yang dihadapi untuk memulangkan TKI bermasalah di Suriah yaitu mereka sudah terikat kontrak. Noerman mengatakan, jika TKI itu sudah tanda tangan kontrak dan keluarga minta dipulangkan, akan menjadi berat. Terlebih lagi TKI non prosedural tidak menyadari ketika mereka terikat kontrak, tapi instrumen perlindungan dari dalam negeri atau Indonesia tidak terpenuhi, maka akan menyulitkan.

“Di sana itu yang saya tahu, jika sudah tanda tangan kontrak, itu harus mengganti biaya yang dikeluarkan pengguna, kurang lebih Rp100 juta,” sebutnya. (ars/why/ron)

Fokus PJU, Dinas Pertamanan Anggarkan Rp.3 miliar

Bambang Haryo : Jangan Terbawa Arus terapkan Syarat Boosterr!

Bencana Gempa Bumi, BI Proyeksikan Ekonomi NTB Alami Kontraksi Minus 5 Persen

Telkomsel Manjakan Konsumen dengan Nobar “Benyamin Biang Kerok”

Maju di Pilkada, Lima Anggota Dewan Provinsi Belum Urus Surat Pengunduran Diri Ke Mendagri

Pasar Dadakan Kota Praya Dibongkar Satpol PP, Ini Alasannya