Mataram (Global FM Lombok)-Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menilai pemilihan secara langsung oleh masyarakat mempunyai legitimasi yang kuat. Selain itu kepala daerah mempunyai rasa integritas dengan masyarakat dan bisa menawarkan langsung program-program yang disusun.
Hal itu disampaikan Walikota Mataram yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram H. Ahyar Abduh kepada Global FM Lombok Jum’at (12/9) usai melepas peserta STQ Mataram. Dia mengatakan, saat ini RUU pilkada tersebut masih dalam proses pembahasan, sehingga harus menunggu keputusan DPR. Menurutnya, apapun keputusan dari pembahasan RUU pilkada tersebut, setiap daerah harus mematuhinya.
“Kalau saya ditanya terasa kalau dipilih oleh rakyat itu integritas dengan rakyat itu sangat kuat. Itu yang saya rasakan. Apapun hasilnya mau tidak mau ya kita harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan itu. Lebih baik pemilihan langsung karena saya bisa menawarkan program-program kepada masyarakat. Dan jika jelas ini masih depircaya oleh masyarakat atau tidak,” katanya.
Secara kelembagaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesai (APEKSI) belum melakukan pembahasan terkait penolakan terhadap RUU tersebut, pasalnya walikota Mataram yang merupakan salah satu anggota APEKSI belum mendapatkan undangan. Menurutnya, sistem pemilihan langsung oleh rakyat, calon kepala daerah bisa mengetahui apakah masih dipercaya atau tidak.
Sementara itu Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana mengakatakan hal yang sama. Dia mengatakan, demokrasi itu harus terus dijalankan yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini merupakan amanah UUD dan pancasila sebagai ideologi Negara. Namun terkait pencalonannya kembali pada pilkada tahun 2015 mendatang, ia akan menunggu keputusan pembahasan RUU tersebut.(azm)-
No Comments