Agar Elpiji Bersubsidi Tepat Sasaran, Pastikan Data Penerima dan Distribusikan Secara Tertutup
Mataram (Global FM Lombok)- Elpiji bersubsidi ukuran tabung 3 Kg sudah lama menjadi bahan diskusi banyak pihak. Bahan bakar gas ini sejatinya diberikan untuk masyarakat miskin, namun dengan sistem penyaluran yang sekarang, semua pihak bisa mengaksesnya di tingkat penjual. Mulai dari si kaya sampai pelaku industri. Sehingga dibutuhkan data yang valid dan mekanisme distribusi yang bagus agar subsidi ini tepat sasaran
“Pangkal masalahnya yaitu distribusi elpiji 3 kilo ini tidak diatur secara tertutup, itu dilakukan secara terbuka.Kalau produk itu tersedia di pasar, semua orang bisa mengakses, sudah pasti akan salah sasaran,” Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kepada media ini akhir pekan kemarin.
Pakar energi nasional ini mengatakan, di tahun 2007, 2008 dan 2009 dilakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji untuk 54 juta rumah tangga di Indonesia. Namun setelah itu pemerintah gagal membuat skema penyaluran subsidi yang efektif. Karena tabung gas elpiji 3 kilo tersedia secara bebas. Lama-kelamaan beban subsidi meningkat.
Sudah lima tahun terakhir sambung dia, pemerintah sudah membahas skema distribusi secara tertutup, namun hingga kini tidak pernah dijalankan mekanisme tersebut. “Jadi solusinya yaitu harus dikembalikan kepada esensi subsidi itu, yaitu untuk orang miskin,” tegasnya.
Ia memberi saran kepada pemerintah agar dibuat daftar kelompok mana saja yang boleh mengakses elpiji 3 kilo. Jika sudah jelas daftar penerimanya, maka tinggal dibuat mekanisme penyalurannya. Kalau dengan model terbuka seperti ini, orang kaya sekalipun bisa membeli gas bersubsidi tersebut tanpa bisa dilarang oleh penjualnya.
“Jika orang kaya mengakses tabung gas 3 kilo, merekalah yang mendapat subsidi lebih besar, karena orang kaya kan cenderung lebih banyak yang memasak daripada kelompok miskin,” tuturnya.
Ia mengatakan, kelompok masyarakat miskin yang sesungguhnya paling berhak mengakses gas bersubsidi lebih banyak tinggal di wilayah pedesaan. Namun distribusi gas bersubsidi ke kantong kemiskinan itu tidak selancar wilayah perkotaan yang penduduk miskinnya lebih sedikit.
“Distribusi elpiji ke daerah pinggiran mahal biayanya, sehingga itu membuat ada distorsi distribusi. Jika ada kelangkaan tabung elpiji 3 Kg di daerah yang banyak masyarakat miskinnya, itu diduga distribusinya tidak sampai disana,” katanya.
Fabby Tumiwa tetap menyarankan agar penyaluran gas elpiji subsidi dilakukan secara tertutup, sehingga yang boleh mengaksesnya adalah kelompok masyarakat yang berhak. Namun demikian sangat penting dibuat kajian terlebih dahulu kelompok penerima subsidi ini berdasarkan basis data kemiskinan yang dimiliki pemerintah
Harus pula dikaji berapa kebutuhan gas elpiji setiap rumah tangga miskin dalam satu bulan. Melalui data tersebut akan diketahui berapa total yang dibutuhkan oleh semua penduduk yang masuk kategori miskin dan pelaku UMKM di Indonesia.
Setelah itu barulah diciptakan pola distribusi barang. Misalnya keluarga miskin ini akan mendapatkan kartu kendali yang mereka bisa gunakan untuk mengakses gas elpiji bersubsidi di penyalur bahan bakar yang sudah ditunjuk oleh Pertamina atau oleh pemerintah.
“Agar setiap rumah tangga tidak mengakses elpiji secara berlebihan, maka dibuat kuota bulanan melalui sebuah sistem. Sehingga melalui sistem itu, semua kelompok penerima gas bersubsidi akan bisa terpenuhi kebutuhannya dengan baik, tanpa harus membeli melebihi HET dan tanpa ada kelangkaan lagi,” katanya.
Terkait dengan rencana pemerintah yang akan memberlakukan sistem tertutup dalam distribusi gas elpiji 3 Kg ini tahun 2022 mendatang, ia mengaku sangsi atau ragu. Sebab berdasarkan pengalaman, sejak tahun 2013 lalu, pemerintah sudah berencana akan segera melakukan pendistribusian secara tertutup, namun hingga kini rencana tersebut tak kunjung terealisasi.
“Persiapan-persiapannya sudah dilakukan belum? Pemutakhiran data penerima sudah ada belum? dan sudah ada data tidak berapa besar konsumsi elpiji 3 kilo untuk masyarakat yang berhak menerima?. Dari dulu ngomongnya “akan” terus, namun belum selesai. Saya sih ragu sampai dengan jelas pemerintah menyatakan sudah melakukan pemutakhiran data-data dan sistemnya,” tutupnya.(ris
No Comments