Ada SKPD “Zona Merah” Gubernur Diminta Ambil Tindakan
Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah
Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah
Mataram (Global FM Lombok)-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengapresiasi langkah gubernur NTB yang melakukan rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada pertengahan Juni. Artinya ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II 2014 berakhir. Namun tindak lanjut dari mencuatnya daftar SKPD dengan realisasi anggaran yang berada di “zona merah” masih dinantikan.
Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah dalam rilisnya yang diterima Global FM Lombok mengatakan, terhadap masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD NTB jelang akhir triwulan II ini harus benar-benar menjadi perhatian jajaran Pemprov NTB untuk segera diambil tindakan.
Menurut Ervyn, system pengendalian yang bagus, komposisi ideal jumlah kegiatan yang berada pada zona biru, zona kuning dan zona merah itu pada posisi 60:30:10. “Yang 60% zona biru itu tinggal dilaksanakan kembali oleh staf. Yang 30% zona kuning perlu terus mendapat pantauan dari atasan. Nah yang 10% zone merah itu perlu intervensi atasan langsung. Artinya untuk yang zone merah ini atasan langsung turun tangan mencari tahu masalahnya, dan membantu menyelesaikannya” katanya.
Terkait 14 SKPD pemprov NTB yang tidak melaporkan realisasi pengadaan langsung, ia menyebut hal itu sebagai sikap yang keterlaluan. Meski demikian perlu ada identifikasi mengapa itu bisa terjadi. Ia menilai Pemprov NTB perlu mengevaluasi lagi soal pengadaan langsung dengan nilai hampir Rp 500 miliar ini, yang menurutnya nominalnya sangat besar, sampai setengah dari total anggaran proyek provinsi.
“Untuk kedepannya, saya menyarankan prinsip kehati-hatian digunakan disini. Lebih selektif dalam memilih dan memilah mana proyek-proyek yang bisa dilakukan pengadaan langsung. Kalau untuk tahun ini, saya kira memang perlu ada evaluasi mendalam kenapa pengadaannya lambat,” tegasnya.(ris)-
No Comments