Mataram (Global FM Lombok)Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung oleh rakyat dan oleh DPR sama-sama memiliki peluang korupsi yang besar. Namun, dirinya tetap mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala secara langsung, bukan oleh DPRD.
Hal itu dikatakan Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI), Jum’at (12/09) kemarin di Mataram. Dikatakannya, jika melihat secara demokrasi, seharusnya pemilihan kepala daerah itu dikembalikan kepada rakyat. Karena hal tersebut merupakan kedaulatan rakyat. Idealnya, pemilihan kepala daerah tetap dilakukan seperti saat ini
“Masing-masing punya dampak, pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat, DPR juga masing-masing potensi penyimpangan itu besar. Tapi yang ingin saya garisbawahi, kalau kita melihat demokrasi itu kan harusnya dikembalika kepada rakyat karena kedaulatan ada di rakyat, kalau kedaulatan itu ada di rakyat, maka idealnya kedaulatan itu tetap seperti sekarang. Langsung oleh rakyat tidak usah dikembalikan”, katanya.
Dikatakan, jika selama ini terdapat kelemahan-kelemahan pada sistem pilkada langsung, maka tinggal memperbaiki aturan pelaksanaannya dan memperketat pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan dan money politik.
Ia juga tidak ingin berandai-andai, jika RUU Pilkada nantinya disetujui mayoritas fraksi di DPR RI. Namun, dengan melihat aksi penolakan yang muncul dari elemen masyarakat, ia yakin bahwa Pilkada akan tetap dilakukan seperti sekarang ini. (irs)-
No Comments