Mataram (globalfmlombok)—
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menatap tahun 2026 dengan optimisme, setelah sepanjang 2025 meletakkan fondasi kebijakan yang dinilai kuat dan berkelanjutan. Optimisme itu mengemuka dalam Program Talkshow Refleksi 2025, Menatap 2026 yang digelar di Upnormal Mataram, Jumat (19/12/2025).
Talkshow tersebut menghadirkan Koordinator Tim Tenaga Ahli Gubernur NTB, Dr. Adhar Hakim, ekonom Universitas Mataram Dr. Iwan Harsono. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB Dr. Yusron Hadi.
Ekonom Universitas Mataram, Iwan Harsono, menilai dokumen perencanaan pembangunan NTB periode 2025–2029, khususnya RPJMD, sebagai dokumen yang luar biasa karena menghadirkan faktor produksi baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Saya mengamati RPJMD NTB 2025–2029 sangat kuat. Dalam pikiran saya, ada faktor produksi baru yang mendorong pertumbuhan. Ini menunjukkan komitmen pimpinan daerah,” ujar Iwan.
Menurut dia, sepanjang 2025 Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, telah meletakkan fondasi pembangunan melalui prinsip meritokrasi, yang diperkuat dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta penyusunan RPJP dan RPJMD.
Iwan menyoroti dua program utama yang dinilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi NTB, yakni Program Desa Berdaya dan rencana pembangunan infrastruktur port to port dari Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan.
“Secara teori ekonomi, Desa Berdaya merupakan basis pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan dimulai dari desa dengan efek pengganda yang besar,” katanya.
Keunggulan program tersebut, lanjut Iwan, terletak pada basis data yang kuat, pendampingan berkelanjutan, serta desain graduasi yang jelas bagi desa-desa sasaran. Sementara itu, pembangunan infrastruktur port to port dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik, memangkas waktu tempuh, dan mendorong aktivitas ekonomi antarpulau.
“Jika konektivitas Lembar–Kayangan berjalan optimal, efisiensi waktu dan biaya akan meningkat. Infrastruktur seperti ini sangat menentukan pertumbuhan,” ujarnya. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB dapat mencapai 6,9 persen pada 2026.
Sementara itu, Koordinator Tim Tenaga Ahli Gubernur NTB, Adhar Hakim, menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penguatan sistem birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan.
“Kami sedang membangun sistem birokrasi terlebih dahulu. Karena itu, pilihan yang kami ambil memang tidak populer, yakni penataan SOTK,” kata Adhar.
Ia merinci, jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dipangkas, begitu juga unit pelaksana teknis (UPT) akan dikurangi. Langkah tersebut, menurut Adhar, menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp 200 miliar yang kemudian dialokasikan untuk percepatan kinerja pembangunan.
Adhar juga menyampaikan tiga agenda utama Pemprov NTB, yakni penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Ketiga agenda tersebut, meskipun ditempuh melalui pendekatan mendasar dan bertahap, mulai menunjukkan hasil.
“Angka kemiskinan turun dari 11,91 persen menjadi 11,78 persen. Ketahanan pangan juga membaik, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik menjadi 128,37 poin pada November 2025, ditopang oleh peningkatan produksi padi,” ujarnya.
Usai sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan inaugurasi dan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba penulisan feature, lomba fotografi, dan lomba video PPID NTB dalam rangka peringatan HUT ke-67 Provinsi NTB tahun 2025.
Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, mengatakan refleksi akhir tahun ini menjadi modal penting untuk menatap 2026 dengan keyakinan.
“Kita menatap 2026 dengan optimisme. Banyak catatan dan masukan dari para narasumber yang mudah-mudahan menjadi energi positif bagi pembangunan NTB ke depan,” katanya.
Ia menambahkan, apresiasi kepada para pemenang lomba merupakan upaya mendorong kreativitas dan inovasi media, fotografer, serta PPID agar semakin kreatif dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Semangatnya adalah memperkuat komunikasi publik, agar apa yang dikerjakan OPD dapat tersampaikan secara utuh dan menarik kepada masyarakat,” ujar Yusron.(ris)
