Taliwang (globalfmlombok.com) – Gerai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini telah mengantongi sertifikat halal. Meski demikian, masih ada sejumlah syarat yang bertahap harus dilengkapi salah satunya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Koordinator Wilayah (Korwil) MBG KSB, Firbani Ramadhan mengakatan, ada lima dapur SPPG yang saat ini sedang beroperasi. Dan seluruh dapur tersebut telah memiliki Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). ” katanya, Minggu, 30 November 2025.
Untuk penerbitan SLHS, Firbani mengaku, seluruh dapur SPPG yang beroperasi telah melakukan pengurusan. Terdapatnya sejumlah syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut, diakuinya membuat sejumlah dapur memerlukan waktu untuk memenuhinya. “Tapi sudah ada kok yang keluar dikeluarkan inspeksi lingkungannya. Artinya progres mereka mengurus SLHS sudah bagus,” sebutnya.
Sementara itu ditanya mengenai keberadaan Dapur SPPG yang dikelola UD EN di Kecamatan Brang Rea? Firbani mengaku, penghentian semetara operasional dapur tersebut pascadugaan keracunan yang terjadi di pada bulan November lalu masih berlanGsung. Ia menyebut, selama belum ada keputusan dari BGN Pusat, penghentian operasional sementara terhadap dapur SPPG UD EN tetap berlaku. “Keputusan BGN itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi sekarang masih (dihentikan),” ungkapnya.
Selanjutnya ia menyampaikan, pengadaan dapur SPPG di KSB saat ini terus diupayakan. Saat ini sejumlah mitra pengelola sudah melaksanakan tahapan pembangunan di beberapa titik di tiap kecamatan. “Sampai sekarang data kami ada yang sedang membangun di Desa Banjar, Kelurahan Telaga Bertong, satu di Brang Ene dan satunya lagi di Kecamatan Sekongkang,” sebutnya.
Berdasarkan data awal, kebutuhan unit dapur SPPG untuk melayani seluruh siswa di KSB dalam penyelenggaraan program MBG diperlukan sebanyak 14 SPPG. Tetapi kata Firbani, kebutuhan dapur itu akan bertambah karena adanya pengurangan kapasitas layanan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program MBG terbaru. “Kalau sekarang dibatasi maksimal 3.000 siswa per dapur. Jadi pastinya harus ada tambahan dapur lagi,” cetusnya.
“Dan kalau ditanya kapan bisa memenuhi kebutuhan dapur itu, saya tidak bisa pastikan. Karena pembangunan dapur itu kan menunggu pihak yang bersedia bermitra dengan BGN. Mereka siap dan disetujui oleh BGN, maka pembangunan dapur baru bisa dilakukan,” pungkas Firbani. (bug)
