Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta kampung nelayan bagi warga yang terdampak banjir rob di Bintaro, Kecamatan Ampenan.
Rencana ini disiapkan karena kawasan pesisir sepanjang 9,1 kilometer garis pantai Kota Mataram tergolong rawan banjir rob. Setiap musim hujan atau ketika cuaca ekstrem melanda, permukiman warga kerap tergenang. Bahkan, tidak sedikit rumah yang rusak akibat hantaman air laut pasang tersebut.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan Pemkot Mataram tengah menyiapkan skema relokasi untuk meminimalisir risiko bencana di wilayah pesisir.
“Tempat-tempat ini cukup rawan, sangat rawan bahkan. Karena itu pemerintah perlu mengintervensi kawasan pesisir tersebut,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Menurut Mohan, pemerintah kota berencana menampung warga terdampak melalui pembangunan rusunawa dan hunian kampung nelayan. Namun, kepastian jadwal pembangunan satu blok tambahan rusunawa di Kelurahan Bintaro Jaya masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat.
“Kami telah mempersiapkan pembangunan rusunawa dan tengah mengupayakan penambahan satu blok lagi. Tapi yang sudah pasti adalah pembangunan kampung nelayan,” jelasnya.
Pemkot Mataram telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektare sebagai lokasi relokasi warga terdampak. Di lahan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas, seperti pasar ikan higienis, rumah nelayan darurat, dan kampung nelayan.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mendorong pemerintah kota segera membangun riprap di sepanjang 9 kilometer garis pantai. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem, termasuk banjir rob.
“Teman-teman teknis sedang menghitung berapa anggaran yang bisa kita keluarkan untuk membangun riprap (pemecah gelombang). Kalau memungkinkan, bisa kita gunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” kata Plt. Kalak BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki.
Menurut Muzaki, pembangunan riprap di sepanjang garis pantai memerlukan anggaran besar. Karena itu, penentuan wilayah prioritas harus dilakukan, seperti Lingkungan Bintaro, Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Tanjung Karang, Kampung Melayu, Bugis, hingga Lingkungan Mapak di Kelurahan Jempong Baru. “Karena dananya cukup besar, kita lihat dulu wilayah mana yang paling prioritas,” ujarnya.
Muzaki menambahkan, hingga kini status kebencanaan di kawasan pesisir Ampenan masih berada pada level siaga.
Meurut data dari pihak Kecamatan Ampenan dalam peristiwa banjir rob terbaru yang dipicu gelombang pasang, hampir 500 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Ampenan terdampak. Rumah warga rusak diterjang banjir, sementara salah satu jalan di Lingkungan Bugis juga rusak akibat dihantam ombak setinggi lebih dari 5 meter. (pan)
