Dompu (globalfmlombok.com) – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 15 persen. Ini terjadi akibat pemangkasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026. Namun, rencana itu urung dilaksanakan.
Total belanja daerah pada APBD Dompu tahun 2026 sebesar Rp1,170 triliun. Sedangkan total pendapatan sebesar Rp1,123 triliun.
“TPP ASN tidak jadi dipotong akibat pemangkasan dana transfer yang diterima Dompu tahun 2026. Harapannya, perangkat daerah lebih inovatif dalam menyikapi keterbatasan belanja. Mereka harus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, S.K.M., M.M.Kes. Hal ini disampaikan saat dikonfirmasi usai paripurna DPRD Dompu, Jumat (28/11/2025) malam.
Berdasarkan jawaban pemerintah untuk laporan Badan Anggaran DPRD Dompu terhadap hasil pembahasan RKA APBD Kabupaten Dompu tahun 2026, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE menyampaikan, pendapatan daerah menjadi Rp1,123 triliun atau meningkat sekitar Rp12,2 miliar. Sementara belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp12 miliar menjadi Rp1,170 triliun.
Belanja daerah ini terdiri dari belanja pegawai Rp718,141 miliar. Belanja barang dan jasa sebesar Rp285,240 miliar, belanja hibah Rp10,262 miliar, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp4,584 miliar, dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp7,560 miliar. Kemudian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp4,624 miliar, belanja bagi hasil Rp5,959 miliar, serta belanja bantuan keuangan Rp123,571 miliar.
Bupati Dompu Optimis Penuhi Target PAD
Bupati juga menjawab dengan rasa optimisnya akan bisa memenuhi target PAD yang ditetapkan sebesar Rp185,614 miliar pada APBD 2026 mendatang. Caranya adalah dengan melakukan optimalisasi penambahan objek pajak dan retribusi. Mereka juga menerapkan sistem berbasis elektronik dan melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak. Investasi dan pemanfaatan aset milik daerah juga diperkuat. Begitu juga dengan penguatan badan layanan umum daerah, serta inovasi pendapatan dan kerja sama daerah.
Pemda Dompu juga akan melakukan penajaman prioritas program yang berdampak langsung bagi kebutuhan masyarakat luas dalam menyikapi keterbatasan anggaran. Termasuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja. Terutama pada belanja perjalanan dinas, makan minum, belanja pakaian, dan kegiatan seremonial. Termasuk penguatan koordinasi lintas OPD.
“Kuncinya adalah efisiensi, kolaborasi, dan keberanian memprioritaskan program. Program yang memberikan dampak terbesar bagi masyarakat adalah prioritas,” jawab Bambang dalam menyikapi keterbatasan anggaran pada perangkat daerah. (ula)
