Mataram (globalfmlombok.com)—
Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) pada 3 Desember tahun ini menjadi momentum penting bagi Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB. Tepat satu tahun sudah organisasi yang diinisiasi kelompok penyandang disabilitas (OPDis) ini bergerak memperjuangkan kebijakan kebencanaan yang lebih inklusif—mulai dari tahap prabencana hingga masa pemulihan.
Perjalanan Tahun Pertama
Lalu Ahmad Fatoni masih mengingat betul momen 3 Desember 2024. Usai resmi dikukuhkan sebagai pengurus ULD BPBD NTB, ia langsung bertolak ke Sragen, Jawa Tengah, untuk mengikuti Apel Siaga Bencana dan Jambore Relawan Disabilitas Penanggulangan Bencana. Di sana, ia dan sejumlah relawan lain dari berbagai daerah berbagi pengalaman tentang bagaimana penyandang disabilitas menghadapi situasi bencana.
“Sehari setelah dilaunching langsung berkegiatan. Itu pengalaman pertama kami sebagai ULD,” ujar pria yang akrab disapa Bajang Tony itu.
Kehadiran ULD pada forum nasional tersebut menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan diri sekaligus menguatkan semangat advokasi. Apalagi, selama ini penyandang disabilitas kerap terabaikan dalam berbagai fase penanggulangan bencana. Melalui ULD, mereka berharap dapat memastikan bahwa kebijakan dan layanan kebencanaan di NTB memperlakukan semua warga secara adil.
“Kami tidak ingin dikasihani, tapi ingin diperlakukan secara adil,” tegasnya.
Mendobrak Pengabaian dalam Kebijakan
Tahun pertama ULD juga ditandai dengan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai agenda besar kebencanaan. Pada Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang digelar di NTB, ULD bukan hanya menjadi bagian dari panitia, tetapi juga menggelar forum khusus penyandang disabilitas. Kepala BNPB dan Gubernur NTB hadir mendengar langsung aspirasi mereka.
Tiga pengurus ULD—Fitri Nugrahaningrum, Sri Sukarni, dan Andri—menjadi pembicara dalam forum tersebut. Mereka menekankan kebutuhan inklusivitas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kebencanaan.
Dengan dukungan Program SIAP SIAGA, perwakilan ULD turut hadir di berbagai forum perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi. Aspirasi yang mereka sampaikan mulai mendapat perhatian pemangku kebijakan.
“Setelah kami hadir dalam berbagai kegiatan itu, setidaknya para pengambil kebijakan tidak lagi melupakan kami,” kata Ketua ULD BPBD NTB, Khalid.
Mengawal Data dan Regulasi
Selain advokasi, ULD juga bekerja pada aspek teknis yang krusial—penguatan regulasi dan data terpilah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan. Mereka tengah menyelesaikan panduan pengarusutamaan GEDSI dalam penanggulangan bencana serta policy paper tentang pemanfaatan data terpilah.
Policy paper tersebut lahir dari pengalaman mereka mendukung BPBD mengelola data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Banyak temuan yang menunjukkan perlunya perbaikan agar penyandang disabilitas tak lagi terlewat dalam proses pendataan.
Khalid menuturkan, ketiadaan data terpilah sering membuat penyandang disabilitas tidak tersentuh bantuan saat bencana. “Ketika bantuan sifatnya umum, teman-teman disabilitas seperti tidak tersentuh,” ujarnya.
Inspirasi dari Gempa Lombok 2018
Sri Sukarni, Ketua HWDI NTB, mengenang bagaimana penyandang disabilitas kesulitan mengakses bantuan saat gempa Lombok 2018. Banyak yang kehilangan alat bantu, termasuk kursi roda, namun tak masuk dalam skema penyaluran bantuan.
“Ternyata gap itu nyata. Dari situ semangat untuk membentuk ULD semakin kuat,” katanya.
Melalui rangkaian diskusi yang difasilitasi Program SIAP SIAGA, OPDis dan pemangku kepentingan akhirnya menyepakati pembentukan ULD BPBD NTB sebagai wadah advokasi dan kolaborasi.
Saat ini, keberadaan ULD mulai menginspirasi daerah lain. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), ULD baru saja terbentuk, dan mereka berharap kabupaten lain segera menyusul.
Membangun Kapasitas dari Dalam
Selain advokasi eksternal, ULD juga memperkuat kapasitas internal. Berbagai pelatihan fasilitator digelar, membekali pengurus dengan kemampuan memimpin forum dan menyampaikan aspirasi secara lebih efektif.
“Selama ini kami sering menjadi peserta. Sekarang kami harus siap memfasilitasi,” ujar Sri.
Satu tahun perjalanan ULD BPBD NTB menunjukkan langkah awal menuju penanggulangan bencana yang lebih inklusif. Jalan masih panjang, namun upaya memperjuangkan hak penyandang disabilitas kini menemukan bentuk yang lebih terstruktur dan kuat. Melalui kerja advokasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan data, ULD menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal ketika bencana datang.(r)
