Mataram (globalfmlombok.com) – Seleksi jabatan eselon III di lingkungan Pemprov NTB ramai peminat. Tercatat, sekitar 416 pejabat berebut 49 kursi administrator tersebut. Dari jumlah itu, rumpun atau formasi yang paling banyak peminat adalah perencanaan, ekonomi dan keuangan. Ini mencapai 37,9 persen dari total pelamar atau sekitar 156 orang.
Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si., Kamis, 13 November 2025. Disusul oleh rumpun pendidikan dan kebudayaan dengan 99 pelamar atau 23,8 persen. Kemudian rumpun hijau dan lingkungan sebanyak 92 orang atau 22,1 persen.
Adapun rumpun sosial kemasyarakatan diisi oleh 72 pelamar atau sekitar 17 persen. Kemudian politik pemerintahan 59 pelamar atau 14,2 persen, infrastruktur 54 pelamar atau 13 persen. Humas serta layanan menjadi yang paling sedikit diminati dengan hanya 12 pelamar atau 2,9 persen. “Alhamdulillah semua rumpun sudah ada pelamarnya,” ujarnya.
Dari sisi jabatan, tercatat sebanyak 72 administrator melamar dalam seleksi eselon III di lingkup Pemprov NTB. Selain itu, ada 145 pengawas, 164 pejabat fungsional, dan 35 pejabat pelaksana.
Berdasarkan laporan sementara yang diterima oleh Kepala BKD, ditemukan adanya pejabat yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk kejelasannya, pihaknya melakukan verifikasi untuk segera dikirimkan hasilnya kepada Sekda NTB selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel).
“Jadi ini sedang direkap sama teman-teman. InsyaAllah siang nanti mereka akan melaporkan secara berjenjang,” katanya.
Seleksi Eselon III NTB untuk Mengisi 49 Posisi Lowong
Pengisian jabatan melalui beauty contest, ujar mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB itu akan dilakukan secara bertahap. Dari 49 jabatan yang kosong, pengisian dilakukan setengahnya. Di beauty contest kali ini, Pemprov NTB memprioritaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap. Hal ini berlaku untuk yang tidak terdampak merger Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).
“Kita lihat, mungkin yang didahulukan adalah yang jabatan lowong pada jabatan yang tetap. Sembari berjalannya waktu kami juga memproses adanya perpindahan beberapa jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu,’’ jelasnya.
Formasi Jabatan Administrator
Adapun formasi jabatan yang dibutuhkan untuk seleksi ini di antaranya rumpun ekonomi, keuangan, dan perencanaan. Formasi ini meliputi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selanjutnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Biro Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama.
Kemudian ada juga formasi Infrastruktur, meliputi Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Lalu ada formasi hijau dan lingkungan, di sejumlah dinas seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Termasuk juga rumpun pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya manusia. Formasi ini ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah.
Ada juga formasi rumpun politik, pemerintahan, pengawasan, dan hukum. Formasi ini ada di Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Juga termasuk DPMPD Dukcapil, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Biro Organisasi.
Terakhir ada formasi rumpun Humas dan layanan pimpinan, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. Dan formasi sosial, kemasyarakatan dan kesehatan, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Kesehatan. (era)
