Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, menilai pembangunan break water atau pemecah gelombang di pesisir Pantai Ampenan, mendesak dibangun. Banjir rob menjadi ancaman setiap tahun, sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki menegaskan, pembangunan pemecah gelombang di pesisir Pantai Ampenan, sangat mendesak. Skenario pembangunannya diharapkan menggunakan skema belanja tidak terduga (BTT), karena mudah diakses.
Untuk mengakses BTT perlu mengubah status kebencanaan dari siaga menjadi tanggap darurat. Langkah ini harus ditempuh guna penanganan potensi bencana susulan sambil menunggu penganggaran berikutnya. ‘’Saya sudah berdiskusi dengan BPBD NTB, jadi solusinya menggunakan BTT,’’ kata Muzaki ditemui pada, Selasa, 11 November 2025.
Kendala penganggaran penanganan fisik dari pemerintah pusat butuh waktu lama. Di satu sisi, bencana hidrometeorologi tidak bisa diprediksi. Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa puncak gelombang pasang dan hujan lebat pada bulan Desember 2025 sampai Januari 2026.
Muzaki menyadari penetapan status kebencanaan tidak bisa serta merta, melainkan perlu melihat dampak secara luas, korban jiwa dan kerugian materil serta lain sebagainya. ‘’Penetapan status kebencanaan melalui rapat dengan OPD teknis dan BMKG, sebenarnya bisa mengambil kesimpulan karena eskalasinya. Tetapi kita perlu lihat dulu keadaan di pantai,’’ ujarnya.
Jack sapaan akrabnya mengatakan dua skenario yang disiapkan. Pertama, status kedaruratan abrasi. Kedua, pendorong atau pemicu dari kedaruratan tersebut. Dua skenario ini, bisa menjadi pertimbangan Penting untuk diambil kebijakan.
Menurut dia, pembangunan pemecah gelombang saatnya dieksekusi di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan. Pembangunannya tidak boleh di satu titik saja, karena berimbas ke wilayah lainnya.
Batu bolder yang dipasang di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro merupakan intervensi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Balai Besar Wilayah Sungai. “Karena dibangun di satu titik. Gelombangnya pindahnya ke titik lainnya,” ujarnya.
Ia memahami keterbatasan anggaran menjadi kendala. Solusinya perlu mencari sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Khusus penanganan jangka pendek, maka sisa dana BTT sekitar Rp5 miliar diprediksi cukup membangun pemecah gelombang dengan radius sekian kilometer. (cem)
