Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, memastikan tidak ada pegawai honorer siluman. Pendataan dan verifikasi rutin dilakukan secara berkala.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono menegaskan, proses pendataan dan verifikasi pegawai rutin dilakukan setiap bulan di masing-masing organisasi perangkat daerah. Tujuannya memastikan tidak ada tenaga penunjang kegiatan atau tenaga honorer siluman.
“Kita terus mengupdate jumlah pegawai di masing-masing OPD,” kata Taufik dikonfirmasi akhir pekan kemarin.
Proses penggantian pegawai honorer tetap dilaporkan. Ia mencontohkan seperti penjaga malam berhenti karena meninggal dunia. Pimpinan organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan pasti melaporkan dan atau mengusulkan penggantinya.
Perangkat daerah diingatkan tidak menambah tenaga penunjang kegiatan. Pemkot Mataram tidak mungkin menambah anggaran untuk membayar gaji tenaga penunjang kegiatan. Pun diminta menambah anggaran untuk bayar gaji tidak akan disetujui. ‘’Pasti tidak disetujui kalau ada penambahan anggaran untuk bayar gaji,’’ tegasnya.
Jumlah tenaga honorer yang belum masuk sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mencapai 528 orang. Setelah diverifikasi secara menyeluruh jumlahnya 590 orang.
Jumlahnya mengalami peningkatan karena OPD belum melaporkan penjaga malam. “Penjaga malam dan sopir ini sangat krusial sekali,” ujarnya.
Yoyok sapaan akrabnya menegaskan Pemkot Mataram menghentikan pengangkatan tenaga penunjang kegiatan sejak tahun 2023. Moratorium pengangkatan tenaga honorer berdasarkan amanat dari pemerintah pusat.
Selain itu, pihaknya juga menghitung kembali kemampuan anggaran daerah supaya banyaknya TPK, justru menimbulkan masalah dari aspek penggajian. (cem)
