Kota Bima (globalfmlombok.com) – Sejumlah anggota DPRD Kota Bima periode 2024–2029 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima atas dugaan penyalahgunaan proyek pokok pikiran (pokir) atau program aspirasi.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Catur Hidayat, membenarkan bahwa laporan terkait dugaan penyalahgunaan proyek pokir tersebut telah masuk ke Kejari. Namun, ia masih menunggu disposisi pimpinan untuk mengetahui bidang mana yang akan menangani laporan itu.
“(Laporan memang sudah masuk) tapi saya baru tiba di Bima setelah mengikuti diklat. Nanti kalau sudah ada di bidang kami, saya kabari,” ujar Catur kepada Suara NTB melalui pesan singkat saat dikonfirmasi, Kamis (16/10/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut dilayangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBH-PRI). Dalam laporan itu, 25 legislator diduga terlibat langsung sebagai pelaksana proyek yang bersumber dari dana pokir, padahal seharusnya berperan sebagai pengawas.
Proyek-proyek yang dipersoalkan antara lain pembangunan paving blok, pagar kuburan, hingga rabat gang. Sejumlah paket proyek tersebut disebut dititipkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima.
Selain itu, laporan juga memuat dugaan adanya modus pemecahan paket proyek bernilai miliaran rupiah agar bisa dilelang melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Para legislator diduga meminjam bendera atau nama perusahaan kontraktor lain untuk mengelabui administrasi proyek.
LBH-PRI turut melampirkan sejumlah bukti awal dalam laporan tersebut. Dugaan kuat mengarah pada pelibatan langsung anggota DPRD dalam pelaksanaan proyek yang seharusnya menjadi objek pengawasan mereka sendiri. (hir)
