Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Usman Ahim tak banyak berkomentar terkait pemeriksaannya di penyidikan Kasus Dana “siluman” Pokir Dewan 2025.
“Saya no comment, tanya penyidik,” kata Usman ketika keluar dari Gedung Kejati NTB usai pemeriksaan, Selasa (14/10/2025).
Usman mengaku tidak membawa berkas apapun saat pemeriksaan hari ini.
Untuk berapa pertanyaan yang penyidik tanyakan kepada dirinya, dia mengaku lupa. “Saya lupa,” kelitnya.
Dia mengatakan banyak anggota dewan selain dia yang datang diperiksa hari ini. “Banyak yang datang, masih di atas,” ucapnya.
Saat ditanya apakah ikut dalam jajaran anggota dewan yang diduga mengembalikan atau menerima dana “siluman” itu, dia enggan berkomentar.
“Tanya penyidik saja,” tandasnya.
Usman mendatangi Kejati NTB sekitar pukul 09.30 Wita. Dia meninggalkan Kejati pada pukul 11.54 Wita. Ia menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam lebih.
Dia terlihat datang mengenakan kemeja berwarna coklat muda dan mengenakan peci hitam.
Kejati Periksa Empat Anggota DPRD NTB
Terpisah, Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muh Zulkifli Said membenarkan terkait pemeriksaan Usman hari ini. Zulkifli juga menyebutkan ada empat orang yang mendatangi ruang Pidana Khusus untuk diperiksa.
Empat anggota dewan tersebut antara lain, dua anggota Komisi IV Abdul Rahim dan Iwan Panjidinata, serta dua anggota Komisi I, Ali Usman dan Suhaimi.
“Anggota dewan yang diperiksa ada empat orang, SHM, AU, IP, dan AR,” kata dia.
Sampai berita ini terbit, tiga anggota dewan masih menjalani pemeriksaan.
Sebagai informasi, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025. Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya. Karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.
Dugaannya, dalam pemotongan program Pokir tersebut ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang disinyalir mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru.
Uang yang dibagikan tersebut diduga merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan. Fee itu disinyalemen bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali. (mit)
