Mataram (globalfmlombok.com) – Nama Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal terseret kasus dugaan dana “siluman” yang saat ini sedang diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Nama Gubernur Iqbal disebut oleh Anggota Komisi IV DRPD NTB Abdul Rahim setelah menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejati NTB.
Menanggapi hal itu, Pj Sekda NTB yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, H.Lalu Moh.Faozal enggan memberikan komentar. ‘’Kalau itu saya no comment, saya tidak ngerti (kasus ini, red),’’ ujarnya singkat, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurutnya, meski menjabat sebagai Ketua TAPD, dia tidak tahu menahu persoalan dana “siluman’’ yang kini tengah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejati maupun Polda NTB. “Tidak tahu saya soal itu,” ucapnya.
Menanggapi adanya dugaan gratifikasi dalam kasus ini, Asisten II Setda NTB itu mengaku siap hadir memberikan klarifikasi apabila telah ada surat pemanggilan dari polisi.
Sebut Sumber Dana “Siluman”
Abdul Rahim yang akrab disapa Bram itu mengatakan, dana “siluman” (diduga) berasal dari dana direktif Gubernur NTB untuk mendukung program “Desa Berdaya.” Program Desa Berdaya di antaranya seperti pembangunan jalan lingkungan, usaha tani, dan irigasi.
Di dalam dokumen by bame by address (BNBA) “Desa Berdaya”, anggota dewan mendapatkan 10 program senilai Rp2 miliar dengan nilai masing-masing Rp200 juta per program.
Menurutnya, dana tersebut bukanlah dana pokok pikiran (Pokir). Karena jika menurut aturan, anggota dewan baru akan mendapatkan Pokir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.
“Dana tersebut (diduga) berasal dari direktif Gubernur, bukan Pokir,’’ tegas Bram. Dana itu diduga dari Gubernur yang diperuntukkan kepada anggota DPRD yang baru yang sesuai dengan visi misi program Desa Berdaya.
“Contohnya, saya mendapat program, kalau saya tidak pegang program saya tidak punya hak, gak mungkin saya dapat tawaran uang,’’ ungkapnya.
Dana “siluman” itu juga menurutnya kemungkinan berasal dari fee proyek dari bakal calon kontraktor yang akan mengerjakan program tersebut. Adapun ia tidak menampik jika pihaknya pernah mendapat tawaran dana “siluman” itu. Namun, dia menolak tawaran tersebut. Siapa yang menawarkan, dia tidak mengungkapkannya.
“Saya gak berani spekulasi apakah eksekutif terlibat. Ini pelan-pelan akan terbuka,” tegasnya.
Bram juga mengaku tidak mengetahui siapa-siapa saja anggota baru DPRD NTB yang ikut menjadi penerima dalam kasus ini. (era/mit)
