Giri Menang (globalfmlombok.com) – Para guru yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) Lombok Barat (Lobar) melakukan hearing ke DPRD dan Badan Kepegawaian Negara dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM), pada Senin (22/9). Mereka meminta kepada Pemkab untuk segera diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu, lantaran daerah lain sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat.
Sebelumnya pada tanggal 10 September 2025 lalu, mereka bersama anggota DPRD juga telah ke BKD menyampaikan tuntutan agar segera ditindaklanjuti oleh Pemkab dalam hal ini BKD.
Sekretaris FGHN Lobar, Umi Suryani, S.Pd., mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan kapan diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu dan tindak lanjut Verifikasi Inspektorat terkait data non-ASN status Database BKN. “Semua honorer juga meminta segera diusulkan karena itu merupakan hak semua honorer untuk diusulkan,” kata dia.
Dari hasil penjelasan Komisi IV, bahwa setelah berkomunikasi dengan Bupati Lobar, katanya, akan segera dilakukan pengusulan. Pengusulan itu setelah selesai verifikasi data semua OPD oleh Inspektorat.
Segera Pengusulan PPPK Paruh Waktu
Harapan dari para guru honorer, meminta disegerakan pengusulan karena ada batas waktu yang sudah dibuat oleh pusat. Mereka merasa terancam jika pengusulan tidak sesuai dengan batas waktu.
Namun lagi-lagi, jawaban dari Pemkab telah meminta penambahan waktu karena merasa data non-ASN ini belum valid. Perwakilan honorer pun mempertanyakan apakah ada masalah, jika terjadi keterlambatan itu yang diakibatkan sampai sekarang belum adanya pengusulan? Dari pihak Dewan mengatakan bahwa, tidak ada masalah karena Bupati sudah mengajukan perpanjangan waktu.
Pihak BKD pun memastikan dalam waktu dekat, setelah verifikasi data segera mengusulkan PPPK Paruh Waktu. Ia pun berharap kepada Bupati agar harapan para guru honorer ini diberikan sesuai haknya untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
“Kami mohon kepada pak Bupati segera realisasikan karena harapan kami adalah kebijakan dari bapak agar kami yang honorer bisa bernapas lega, ini merupakan bentuk permintaan kami para honorer yang sudah mengabdikan diri mendidik anak bangsa selama bertahun-tahun,” harap Umi Suryani.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Lobar, M. Munip yang menerima para guru honorer mengatakan, bahwa mereka berharap Pemkab untuk segera mengusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Karena daerah lain sudah mengusulkan, sehingga muncul rasa khawatir di kalangan guru honorer ini, mengingat tenggat waktu yang diberikan pusat sudah lewat.
Namun dari hasil koordinasi pihaknya bersama guru honorer ke BKD, bahwa Pemkab telah mengusulkan perpanjangan waktu pengusulan PPPK Paruh Waktu sebelum batas waktu dari pusat itu berakhir. Pemkab pun kata dia, tetap mengusulkan PPPK Paruh Waktu, namun tinggal mengunggu waktu saja terkait hasil validasi data ini.
“Mereka butuh kepastian dan jaminan bahwa mereka tetap diusulkan,” imbuhnya.
Mereka juga berharap agar tidak ada data “siluman” yang masuk diusulkan. Sebab jika masuk data “siluman”, honorer yang berhak justru tersingkirkan. (her)
