Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 3–5 Oktober 2025, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku menerima laporan terkait adanya dugaan makelar transportasi liar yang mengatasnamakan panitia resmi.
Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum (JK), menyebutkan bahwa pihaknya tengah menelusuri oknum yang menawarkan tarif sewa bus harian kepada pemilik armada dengan mengklaim sebagai bagian dari panitia MotoGP. Padahal, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pola transportasi resmi untuk ajang internasional tersebut.
“Kami sudah mendapat laporan ada oknum yang mengaku panitia dan menawarkan harga bus harian untuk keperluan transportasi MotoGP Mandalika. Padahal kami di Organda belum menyelesaikan rapat koordinasi. Ini jelas bentuk penyalahgunaan,” tegas JK, Senin (8/9/2025).
Dugaan sementara, oknum makelar tersebut mendekati pemilik bus untuk menyewa armada, lalu menjual kembali layanan tersebut dengan tarif yang lebih tinggi melalui operator lain. Praktik semacam ini dinilai merugikan pemilik armada resmi sekaligus menimbulkan potensi konflik harga di lapangan.
Junaidi menambahkan bahwa hingga kini, sistem transportasi pendukung MotoGP 2025 masih dibahas bersama Dinas Perhubungan NTB, kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan shuttle bus berbayar dari titik-titik tertentu menuju kawasan Sirkuit Mandalika.
“Kalau sistemnya berbayar, harus transparan dan diumumkan resmi ke publik. Tidak boleh ada permainan harga oleh calo. Kalau pemilik bus menetapkan tarif Rp5 juta per hari, calo tidak boleh menjualnya Rp6 juta,” ujarnya.
Organda NTB menyatakan telah menyiapkan jumlah armada yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP. Namun, Junaidi menyoroti pentingnya perencanaan distribusi penumpang, terutama pasca balapan saat ribuan orang keluar secara bersamaan dari area sirkuit.
“Jangan sampai penonton harus berjalan jauh hanya untuk menemukan shuttle bus. Penempatan armada harus strategis, agar tidak timbul kemacetan, kerumunan, atau ketidaknyamanan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Organda NTB mendesak pihak penyelenggara MotoGP Mandalika 2025 bersama pemerintah daerah untuk segera menetapkan pola transportasi resmi dan mengumumkan standar tarif angkutan secara terbuka kepada publik. Hal ini dinilai penting untuk menjaga profesionalisme, mencegah praktik ilegal, dan melindungi pelaku usaha resmi di sektor transportasi.
“Tidak boleh ada transaksi bawah tangan. Semua harus transparan dan resmi. Ini demi melindungi anggota kami sekaligus memastikan penonton MotoGP mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan sesuai tarif,” pungkas Junaidi. (bul)
