GUBERNUR NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Gubernur pada Kamis, 14 Agsutus 2025 Dalam rapat Forkopimda itu, dibahas berbagai hal . Mulai dari situasi politik saat ini hingga persiapan daerah menyambut efisiensi anggaran lanjutan yang sudah berlaku tahun ini.
Kepada wartawan, Gubernur Iqbal menyampaikan ragam pembahasan yang didiskusikan dalam rapat Forkopimda tersebut. Di antaranya mengenai situasi politik yang tengah terjadi saat ini, baik di tingkat nasional maupun regional dan hal lainnya.
‘’Karena kita baru selesai Fornas dan juga mau 17 Agustus jadi memang ada pertemuan rutin Forkopimda. (Kami) diskusi mengenai situasi terakhir. Ada Kabinda (Kepala Badan Intelijen Daerah) juga menginformasikan ke kita mengenai situasi politik nasional dan di lokal atau di regional yang relevanlah untuk kita ketahui,” ujarnya.
‘’Kalau ini makan-makan siang sambil bagi-bagi informasilah dari perspektif masing-masing. Kan lengkap ada BIN (Badan Intelijen Negara), ada Polri, ada TNI,” sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu menjelaskan, pembahasan rapat koordinasi antar pimpinan daerah itu juga membahas program-program pemerintah pusat yang memerlukan campur tangan pimpinan daerah.
“Kita bahas mengenai persiapan Pocari Run. Kemudian masalah MBG, Sekolah Rakyat, hal-hal atau program-program pusat yang butuh dukungan dari provinsi,” tutur Iqbal.
Pembahasan mengenai pergerakan harga pangan juga tak luput dari pembicaraan rapat tersebut. Gubernur Iqbal menyampaikan, pihaknya terus memantau dan akan mengambil tindakan untuk merespon hal tersebut.
“Jadi dari BIN bisa mengupdate kita mengenai kecenderungan harga tembakau turun. Terus harga pangan kelihatan ada pergerakan. Yang itu-itu lebih banyak kita diskusikan,” terangnya.
“Jadi apa yang perlu kita antisipasi bersama dan kita perlu bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah ini. nanti kita akan komunikasi lagi,” imbuh Iqbal.
Di samping itu, Ia juga berbicara mengenai persiapan provinsi NTB menyambut efisiensi anggaran lanjutan yang mulai berlaku 5 Agustus 2025. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Pada Pasal 2 Ayat 2 efisiensi anggaran terdiri atas efisiensi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Lalu efisiensi Transfer ke Daerah (TKD).
Menyikapi adanya efisiensi lanjutan tersebut, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa persoalan efisiensi ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Forkopimda itu.
“Karena kan dampaknya ini ke semua. Bukan hanya ke Pemda tapi juga ke teman-teman di operasional di lapangan ini juga akan berpengaruh,” ujarnya.
Kendati sudah membahasnya, ia menyampaikan bahwa tidak semua persoalan dapat langsung diselesaikan. “Jadi tidak semua masalah yang kita bicarakan tadi itu semua diselesaikan di meja. Tetapi kita lebih ke early warning system saling mengingatkan,” ucap Iqbal.
Sebagai informasi, dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 tersebut, salah satu poin yang akan dipangkas adalah TKD. Pada Pasal 17 Ayat 1 poin a, efisiensi akan dilakukan terhadap TKD untuk infrastruktur dan/atau TKD yang diperkirakan untuk infrastruktur.
Gubernur Iqbal mengatakan, terkait pemangkasan TKD untuk infrastruktur, provinsi sudah menyiapkan sumber dana alternatif. Tanpa harus bergantung pada APBN ataupun APBD.
“Ada alternatif. Dan itu yang selalu ditekankan oleh Presiden. Bahwa sumber pembangunan infrastruktur itu tidak harus hanya dari APBN dan APBD. Tetapi ada sumber-sumber lain. Terutama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dengan pihak swasta,” urai Iqbal.
Ia mencontohkan, seperti pembangunan dermaga untuk kapal cepat di Senggigi dan Mandalika yang tidak menggunakan APBD sama sekali.
“Itu sepenuhnya dari anggaran swasta. Kita yang mengurus perizinannya, kita yang menyiapkan kebijakannya, kita yang menyiapkan desainnya, konsepnya. Tetapi mereka yang merealisasikan,” pungkasnya. (sib)
