Mataram (globalfmlombok.com) –
Pemerintah kembali menyalurkan beras bantuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat. Penyaluran ini akan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2025, berdasarkan surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB), Sri Muniati, menyatakan bahwa NTB mendapat alokasi sebanyak 23.607 ton dari total target nasional sebesar 1.318.826 ton.
“Penyaluran beras SPHP ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Bapanas Nomor 173 tanggal 8 Juli 2025. Kami dari Bulog NTB siap menyalurkan sesuai alokasi, dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Sri Muniati saat meninjau ketersediaan beras SPHP di Pasar Pagutan, Kota Mataram, Minggu, 13 Juli 2025.
Ia menjelaskan, distribusi beras SPHP di NTB akan dilakukan melalui empat jalur resmi, yakni pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Kios pangan binaan pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Keempat jalur ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat seluas mungkin, khususnya di tengah naiknya harga beras di pasaran,” tambahnya.
Beras SPHP akan disalurkan dalam kemasan 5 kilogram. Harga dari gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per kemasan. Sementara harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan.
Bulog NTB bersama Satgas Pangan, TNI/Polri, serta instansi terkait akan melakukan pengawasan intensif guna mencegah penjualan di atas HET.
“Jika ditemukan pengecer menjual di atas harga yang ditentukan, akan kami tindak tegas. Sanksinya bisa berupa peringatan hingga pemutusan kerja sama,” tegas Sri Muniati.
Ia menambahkan, dengan harga beras medium di pasaran saat ini yang mencapai Rp13.000 per kilogram, SPHP menjadi alternatif yang lebih terjangkau dengan kualitas yang tetap baik.
Untuk menjamin distribusi yang tepat sasaran, Bulog NTB juga melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh pengecer yang sebelumnya menjadi mitra. Pada 2024, tercatat ada 289 pengecer yang tersebar di 53 pasar tradisional di NTB.
“Verifikasi kami lakukan dari awal, bekerja sama dengan dinas terkait, Satgas, dan pengelola pasar. Ini penting untuk mencegah praktik nakal dari oknum pengecer yang mencari untung dari selisih harga,” ujarnya.
Khusus bulan Juli ini, Bulog NTB menargetkan penyaluran sebanyak 1.707 ton beras SPHP. Distribusi telah dimulai sejak Sabtu pekan lalu di sejumlah titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Dengan cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersedia sebanyak 184.000 ton, Sri Muniati optimistis program SPHP tahun 2025 dapat berjalan lancar dan berdampak langsung terhadap pengendalian inflasi pangan.(ris)
