BerandaBerandaKunjungi Sekolah Rakyat, Mensos RI Minta Dukungan Orang Tua Siswa

Kunjungi Sekolah Rakyat, Mensos RI Minta Dukungan Orang Tua Siswa

Tanjung (globalfmlombok.com) –  Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Lombok Utara, di Desa Gumantar, kecamatan Kayangan – KLU, Sabtu (21/11/2026) sore. Melalui kesempatan tersebut, Mensos meminta dukungan stakeholder khususnya orang tua siswa untuk mensukseskan program unggulan Presiden RI tersebut.

“Mari kita sambung hati dan pikiran. Orang tua harus kuat, penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dikawal bersama,” kata Saifullah.

Dalam kunjungannya, Mensos RI melakukan interaksi sekaligus dialog dengan siswa dan para orang tua siswa Sekolah Rakyat.  Dalam kunjungan lapangan ini, Mensos didampingi sejumlah pejabat Kementerian Sosial, dan disambut oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri., M.IP, Sekda KLU Sahabudin, M.Si serta jajaran OPD lingkup Pemda Lombok Utara.

Saifullah Yusuf bersyukur dapat bertemu langsung dengan orang tua siswa, para pelajar, dan seluruh elemen pendukung Sekolah Rakyat, anak-anak yang hadir adalah calon pemimpin Indonesia di masa depan.

Ia menyebutkan, program Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau 45.000 siswa di 131 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 100 lokasi telah memiliki gedung permanen, termasuk di Lombok Utara yang menjadi salah satu prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat.

Ia memuji gedung dan fasilitas SR di Dusun Amor-Amor, sekaligus meminta fasilitasi tersebut dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Baginya, anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat adalah anak yang hebat.

Mensos juga mengapresiasi terhadap semangat belajar siswa dan dukungan masyarakat lokal, serta harapan agar Sekolah Rakyat dapat terus mencetak generasi unggul yang siap memimpin Indonesia di masa depan.

Sementara, Wagub NTB, Indah Damayanti, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas kunjungan Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf, di Provinsi NTB khususnya  di Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, perjalanan jauh dari Jakarta ke Lombok Utara yang ditempuh rombongan Menteri Sosial, adalah bentuk kecintaan yang luas bagi masyarakat NTB.

“Alhamdulillah, kehadiran Pak Menteri di Sekolah Rakyat yang pertama terbangun di NTB ini menunjukkan begitu mencintai ke masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ujar Wagub NTB.

Wagub juga menjelaskan bahwa berdirinya gedung Sekolah Rakyat yang megah di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara, adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat lokal. Ia menilai fasilitas ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Sekolah Rakyat yang berdiri ini akan membantu memperbaiki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat,ini juga mendukung kesuksesan Program Desa Berdaya yang kami canangkan bersama Bapak Gubernur untuk memerangi kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan kabar gembira bagi masyarakat NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, bahwa dengan dukungan penuh dari Presiden dan Menteri Sosial, rencananya akan dibangun satu lagi unit Sekolah Rakyat di wilayah Pulau Sumbawa.

Wagub juga memberikan apresiasi tinggi kepada para pengajar, pendamping, dan wali asuh yang telah bekerja dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing para siswa. Ia meminta para siswa untuk mencamkan pesan-pesan positif yang telah disampaikan dan memanfaatkan fasilitas sebaik-baiknya.

Pemerintah Pusat menolak sejumlah lokasi pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pusat yang utamanya disebabkan karena masalah lahan.

Tolak Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat

Pada bagian lain, ungkapnya, pusat menolak membangun sekolah rakyat di dua Kota di NTB, yaitu Kota Mataram dan Kota Bima. Hal ini karena dua kota tersebut tidak memiliki lahan seluas 3-4 hektare.

Diakuinya, penolakan membangun gedung sekolah di lokasi sembarangan demi keselamatan siswa. Menurutnya, setiap lahan yang diusulkan pemerintah daerah harus melewati tahapan verifikasi teknis yang ketat.

“Kementerian PU menolak usulan lokasi yang berada di kawasan rawan bencana. Penilaian teknis mencakup kemiringan lahan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), ketersediaan air bersih, serta daya dukung lingkungan lainnya. Dari lebih dari 300 usulan yang masuk, pemerintah menyetujui sekitar 160 usulan,” ujarnya di Mataram, Minggu (22/11).

Menurutnya, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, telah berupaya mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya. Namun, pemenuhan syarat lahan seluas 3 – 4 hektare untuk wilayah kota serta minimal 8 hektare untuk kabupaten menjadikan pusat belum menyetujui usulan tersebut.

Pun saat ini, Kementerian Sosial terus mengonsolidasikan rencana penyediaan tanah bersama Wali Kota Mataram. Pemerintah tengah menginventarisasi aset lahan milik pemerintah di NTB, khususnya di Kota Mataram, yang aman dari risiko bencana agar pembangunan dapat segera berjalan.

Dalam proses pembangunan sekolah rakyat ini, pihaknya memastikan seluruh biaya pembangunan fisik hingga operasional Sekolah Rakyat sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai arahan Presiden.

“Pemerintah daerah berperan menyediakan lahan, sementara pemerintah pusat menanggung penuh pembiayaan pembangunan dan operasional,” jelasnya.

Ia membeberkan, setiap gedung Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung sekitar 2.000 hingga 3.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program pendidikan gratis ini menyasar anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. (ari/era)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI