BerandaBerandaInsentif Guru PPPK Paruh Waktu NTB Cair Selama Empat Bulan

Insentif Guru PPPK Paruh Waktu NTB Cair Selama Empat Bulan

Mataram (globalfmlombok.com) –  Pemprov NTB mulai menyalurkan insentif Rp500 ribu kepada sekitar 2.234 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di NTB. Insentif itu diberikan secara bertahap dalam empat bulan, terhitung sejak bulan September hingga Desember 2026.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, mengatakan pihaknya sudah menandatangani dua surat keputusan (SK) pemberian insentif pada bulan September dan Oktober.

“Belum masuk lah untuk bulan berikutnya kan dibayar bulanan. Bulan September sudah dibayar di bulan Oktober, bulan Oktober sudah saya tandatangani beberapa waktu yang lalu. Untuk November belum, kan belum akhir November ini,” ujarnya, Kamis (19/11).

Alokasi Rp500 ribu kepada masing-masing guru PPPK Paruh Waktu di NTB ini merupakan insentif tambahan yang diberikan oleh Pemprov NTB di luar gaji mereka. Setiap bulannya, Pemprov mengalokasikan sekitar Rp1,1 miliar untuk tambahan insentif tersebut.

“Ya dikalikan, Rp500 ribu kepada 2.000 lebih guru PPPK Paruh Waktu, segitu dialokasikan,” katanya.

Ia mengungkapkan, insentif tambahan itu biasanya langsung ditransfer oleh bendahara daerah, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setelah Dinas Dikpora mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM).

Hal senada disampaikan Kepala BKAD NTB, Nursalim yang menegaskan pihaknya biasanya langsung membayar setelah adanya surat dari OPD teknis.

Apalagi, Pemprov juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk insentif guru pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTB tahun 2026.

“Makanya sudah dibayar itu. Biasanya sore saya tanda tangan, besok pagi sudah masuk itu uang di rekening. Dibayar BKAD,” ucapnya.

Sebagai informasi, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengaku pemberian insentif ini sebagai apresiasi dan perhatian kepada guru berstatus PPPK Paruh Waktu, Pemprov NTB menyiapkan anggaran untuk penghasilan tambahan minimal sebesar Rp500 ribu.

“Khusus untuk guru P3K PW yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik”, ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, kebijakan bagi guru PPPK PW ini dilakukan sebesar harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Iqbal menegaskan, Dinas Dikpora sebagai pengampu utama pendidikan, fokus kepada pembanguan manusia bukan sekadar fisik agar kualitas pendidikan meningkat.

“Kualitas pendidikan artinya dinas, kepala sekolah dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Memastikan tidak ada anak putus sekolah, memastikan kualitas bahan ajar dan kualitas  guru,” tegasnya.

Kebijakan ini berlaku khusus bagi guru PPPK Paruh Waktu di SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di NTB. Pemberian tambahan penghasilan minimum ini juga merupakan bentuk kepeduliaan Pemprov kepada seluruh tenaga pendidik di NTB. (era)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI