Giri Menang (globalfmlombok.com)-
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dan pelibatan masyarakat lokal dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati serta satwa liar. Konservasi alam tidak bisa lagi hanya mengandalkan regulasi pemerintah semata.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference Indonesia 2026 di Hotel Sheraton Senggigi, Lombok Barat, Senin (16/11/2026). Forum internasional ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara.
Indah memaparkan, NTB bukan sekadar destinasi wisata yang mendunia, melainkan juga benteng ekologis penting yang memiliki tiga taman nasional—yakni Gunung Rinjani, Tambora, dan Moyo Satonda—serta menjadi habitat berbagai satwa khas seperti rusa timor, kijang, hingga hiu paus di Teluk Saleh.
Kendati demikian, tantangan konservasi kian kompleks akibat perburuan, perdagangan ilegal, penyusutan habitat, hingga konflik antara manusia dan satwa liar. Menurutnya, pelestarian satwa hanya akan berhasil jika masyarakat sekitar merasa memiliki dan ikut merasakan manfaat kesejahteraan dari ekosistem yang terjaga.
“Pelestarian satwa liar hanya dapat berhasil apabila masyarakat di sekitarnya merasa memiliki, ikut melindungi dan mendapatkan manfaat kesejahteraan dari terjaganya ekosistem tersebut,” ujar Indah. Komitmen ini, imbuhnya, sejalan dengan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia yang mengusung ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas.
Kejahatan Satwa Liar Lintas Negara
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan RI, Dwi Januanto Nugroho, menyoroti pergeseran sifat kejahatan terhadap satwa liar yang kini telah berkembang menjadi jaringan kriminal terorganisasi lintas negara. Kejahatan ini tidak lagi sebatas perburuan lokal, melainkan melibatkan pemalsuan dokumen hingga pencucian uang.
“Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya persoalan konservasi, tetapi juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan kerja sama internasional,” tegas Dwi. Ia menambahkan, Indonesia terus memperkuat pendekatan konservasi melalui siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF), mulai dari GEF-6 hingga GEF-8.
Sementara itu, Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Sara, penegakan hukum saja tidak cukup untuk menyelamatkan ekosistem global.
Ia menjabarkan tiga poin penting dalam penguatan konservasi: pendekatan lanskap yang menyeluruh, penempatan manusia dan kesetaraan gender sebagai pusat perhatian—terutama peran aktif perempuan sebagai pemimpin dan penggerak perubahan—serta pembangunan kemitraan dan investasi jangka panjang yang melibatkan sektor swasta.
Melalui penyelenggaraan GWP 2026 di NTB, pemerintah berharap forum ini mampu menghasilkan langkah-langkah konkret sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai wilayah strategis dalam pengembangan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan di tingkat global.(ris/r)


