BerandaPemerintahanKota BimaKeterbatasan Lahan Jadi Kendala Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih

Keterbatasan Lahan Jadi Kendala Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih

Kota Bima (globalfmlombok) – Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Bima. Pembangunan gerai diharapkan bentuk dan ukuran dapat disesuaikan dengan kondisi lahan  tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Bima, Drs. H. M. Saleh menyampaikan, keterbatasan lahan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan gerai KDKMP. Penyesuaian bentuk dan ukuran gerai diharapkan dapat mengakomodasi kondisi wilayah Kota Bima.

“Kota Bima memiliki keterbatasan lahan, sehingga dalam pelaksanaannya kami menghadapi sejumlah kendala. Mungkin ke depan bentuk dan ukuran gerainya dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia,” kata Saleh dalam rapat koordinasi dan supervisi penanganan pengaduan KDKMP di Kota Bima pekan kemarin.

Saleh berharap pembangunan koperasi tetap dapat berjalan meskipun menghadapi kendala ketersediaan lahan.

Dari sisi perkembangan program, baru satu KDKMP di Kota Bima yang tercatat telah menerbitkan Berita Acara Pembangunan (BAPB). Sementara itu, Kabupaten Bima tercatat sebanyak 26 KDKMP dan Kabupaten Dompu sebanyak 43 KDKMP yang telah menerbitkan BAPB.

Di Kota Bima, lima koperasi disebut telah berjalan secara mandiri. Adapun pelaksanaan program lainnya masih mencakup tahapan verifikasi dan validasi (verval), pembangunan, serta persiapan.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa program KDKMP mulai memasuki tahapan operasionalisasi dan penyelesaian pembentukan kelembagaan koperasi. Tahap berikutnya adalah pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat.

Pembangunan KDKMP tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak. Sumber pembiayaan pembangunan antara lain dapat berasal dari Dana Desa maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Saleh juga menilai pelaksanaan program baru membutuhkan proses adaptasi sebelum manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Hal-hal yang baru memang terkadang tidak mudah untuk diimplementasikan. Namun, kami yakin manfaatnya ke depan akan sangat luar biasa. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Koperasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan,” katanya. (hir)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI