Mataram (globalfmlombok.com)—
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan perkembangan realisasi sejumlah program strategis dan prioritas pemerintah di wilayah NTB per 9 Oktober 2026. Program strategis meliputi MBG, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Sekolah Rakyat.
Penyampaian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Wilayah II Kanwil DJPb Provinsi NTB, Adi Widyandana, dalam agenda laporan Assets and Liabilities Committee (ALCo) September 2026 yang berlangsung di Kantor DJPb NTB, Mataram, Selasa (20/10/2026).
Salah satu capaian paling menonjol tercatat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga awal Oktober 2026, realisasi anggaran program MBG di NTB telah menyerap anggaran sebesar Rp4,60 triliun. Program ini melayani 1,86 juta penerima atau mencapai 127% dari target awal sebanyak 1,48 juta penerima. Pelaksanaan MBG di lapangan didukung oleh 856 Satuan Pelayanan Pembinaan Gizi (SPPG) aktif dengan total 40.490 petugas.
Pada sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp299,6 miliar untuk 2.241 unit rumah yang tersebar di 181 lokasi. Penyaluran ini melibatkan 138 pengembang dan 7 bank penyalur.
Sementara itu, untuk penguatan ekonomi berbasis perdesaan, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah mencatatkan 1.172 unit berbadan hukum. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah unit terbanyak, yakni 255 unit. Secara akumulatif, aktivitas transaksi KDMP di NTB mencapai 232.681 volume transaksi dengan nilai total transaksi sebesar Rp2,89 miliar.
Pada sektor pendidikan, program Sekolah Rakyat (SR) mencatatkan 5 realisasi dari target 8 sekolah dengan total nilai pembangunan fisik mencapai Rp252,15 miliar. Sekolah Rakyat yang telah beroperasi saat ini meliputi:
- SRMP 18 Lombok Barat
- SRMA 38 Lombok Timur
- SRD 4 Lombok Barat
- SRD 3 Lombok Timur
- SRD 5 Sumbawa
Di bidang Ketahanan Pangan, produksi padi tahun 2025 tercatat mencapai 1,708 juta ton dan jagung sebesar 1,20 juta ton. Pada tahun 2026, dukungan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta Transfer ke Daerah (TKD) untuk menopang ketahanan pangan di NTB telah direalisasikan sebesar Rp795,07 miliar.
Adapun pada sektor Ketahanan Energi, pemerintah menyalurkan subsidi listrik hingga sebesar Rp1.205,04 miliar (Rp1,20 triliun). Anggaran ini berbanding lurus dengan peningkatan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di lingkup NTB yang telah mencapai 99,66%. (ris)
