Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan DPR RI tidak mencoret anggaran revitalisasi Gelanggang Olah Raga (GOR) 17 Desember yang berlokasi di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Hal ini disampaikan menyusul adanya tanggapan dari anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi yang mengatakan DPR telah mengosongkan alokasi untuk revitalisasi dengan nilai anggaran mencapai Rp400 miliar tersebut.
Ia menilai, pernyataan coret-mencoret anggaran terlalu dini disampaikan sebab hingga kini, baik daerah maupun pusat masih dalam proses pembahasan anggaran. “2027 masih dibahas. Tidak ada yang menolkan. Ini kan masih proses mengenai penganggaran,” ujarnya pekan kemarin.
Menurutnya, saat ini baik daerah maupun pusat masih dalam proses pembahasan anggaran untuk tahun 2027. Pun di APBD, Iqbal memastikan daerah pasti menganggarkan untuk revitalisasi tersebut. Bahkan, ia mengaku telah meminta izin kepada DPR untuk penganggaran multi years atau kontrak tahun jamak.
“Anggaran multi years untuk tahun 2028. Kita anggarkan mulai dari akhir 2026, 2027, 2028. Enggak mungkin kita anggarkan hanya untuk satu tahun. Harus dari sekarang mulai kita canangkan,” katanya.
Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, mantan Duta Besar RI untuk Turki itu mengaku telah menerima arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menyiapkan fasilitas perhelatan pekan olahraga terbesar nasional tersebut. Atas hal itu, pemerintah daerah, katanya pasti akan mengalokasikan anggaran kesiapan fasilitas, termasuk GOR dan venue untuk menyambut PON.
“Jadi anggaran yang kita punya gitu kita gunakan seefisien mungkin. Mana yang NTT punya, (pelaksanaannya, red) di NTT, mana yang NTB punya, di NTB. Yang kita tidak miliki, biar di Jakarta. Itu sudah komitmen dengan pemerintah. Makanya PON ini tidak boleh jor-joran gitu,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menjelaskan keputusan tersebut dipengaruhi sejumlah pertimbangan. Selain kondisi fiskal pemerintah pusat, DPR RI juga melihat belum kuatnya penjelasan dari Pemerintah Provinsi NTB mengenai urgensi revitalisasi GOR tersebut.
Menurutnya, dalam sejumlah pembahasan, belum terlihat uraian yang cukup mengenai kebutuhan renovasi GOR 17 Desember, termasuk kaitannya dengan pelaksanaan PON maupun agenda olahraga lainnya.
“Kita belum melihat adanya katakanlah kita memandang belum adanya uraian-uraian terkait kenapa GOR itu harus dilakukan renovasi atau revitalisasi, katakanlah memang membutuhkan GOR itu untuk pelaksanaan tahun PON 2028 atau untuk pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga lain,” katanya.
Kondisi tersebut membuat DPR RI kesulitan mempertahankan anggaran Rp400 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk proyek revitalisasi tersebut. Mori menyebut kebutuhan anggaran revitalisasi GOR 17 Desember sebenarnya diperkirakan mencapai Rp700 miliar. Dengan anggaran yang tersedia hanya Rp400 miliar, pemerintah pusat kemudian memilih mengalihkan dana tersebut untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak, salah satunya pembangunan gedung DPRD NTB.
Politisi Partai NasDem itu menilai Pemerintah Provinsi NTB seharusnya lebih aktif mengawal dan memperjuangkan rencana revitalisasi tersebut. Sebab, menurutnya, keberadaan GOR 17 Desember tidak hanya penting untuk PON, tetapi juga berpotensi menjadi fasilitas olahraga untuk berbagai event bertaraf internasional. (era)
