Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencari konsultan internasional untuk mengkaji pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, NTB Capital. Konsultan internasional ini menjadi salah satu persyaratan yang diwajibkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum membentuk BUMD Holding yang akan menangani bidang investasi di NTB itu.
Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda NTB, Izzudin Mahili, mengatakan ada beberapa nama konsultan yang mendaftar sebagai bagian dari pembentukan NTB Capital. Dari beberapa orang itu, akan dipilih satu orang untuk membuat kajian, naskah akademik, bisnis plan, dan sebagainya.
“NTB Capital sekarang dalam pemilihan konsultan. Ada beberapa konsultan yang memang sudah menyampaikan ya. NTB Capital itu BUMD yang serius dibentuk oleh Pak Gubernur untuk manajemen aset dan investasi, jadi menggunakan internasional konsultan,” ujarnya, Senin, 21 September 2026.
Pemilihan konsultan dalam pembentukan NTB Capital juga disebut mengacu pada regulasi terkait pembentukan BUMD berdasarkan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 54 Tahun 2017. Pemprov NTB, sambung Izzudin juga telah memperoleh masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai proses pembentukan badan usaha tersebut.
Proses penjaringan konsultan, lanjutnya, saat ini masih berlangsung. Konsultan terpilih nantinya diperkirakan akan bekerja selama sekitar 2,5 bulan. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan kajian awal dapat segera dikerjakan sehingga menjadi bahan sebelum pembahasan perda yang direncanakan pada 2027.
NTB Capital dirancang untuk menjadi instrumen pengelolaan investasi dan aset daerah yang lebih profesional. Selama ini, pengelolaan investasi melalui mekanisme birokrasi dinilai memiliki sejumlah kendala, termasuk persoalan yang dapat menghambat realisasi investasi. Menurutnya, keberadaan NTB Capital diharapkan dapat mengambil peran dalam mengelola investasi sekaligus meningkatkan nilai aset milik daerah.
“Karena ini kan sesuatu yang baru untuk Indonesia, bukan untuk NTB saja. Malah Pak Gubernur dapat apresiasi dari Kemendagri. Diminta cepat, karena ini model untuk Indonesia,” katanya.
Selain mengelola investasi, NTB Capital nantinya diharapkan membantu menangani berbagai persoalan yang dihadapi investor, termasuk persoalan perizinan dan aspek sosial. Sementara sektor-sektor prioritas tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah.
Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan itu juga menyebut pembentukan NTB Capital tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran perangkat daerah. Sebaliknya, BUMD tersebut diharapkan menjadi instrumen yang membantu memperlancar masuk dan berkembangnya investasi di daerah. “Enggak, malah memudahkan DPMPTSP,” ucapnya.
Dengan konsep tersebut, NTB Capital nantinya akan diarahkan sebagai holding pengelola investasi dan aset daerah. Dengan fokus pada isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, pariwisata, dan lainnya. (era)
